Kabarminang – Pemerintah Kota Pariaman mengajukan sejumlah persoalan strategis di sektor pendidikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Salah satu isu yang menjadi perhatian utama ialah masih tingginya kebutuhan guru di sekolah-sekolah, termasuk Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk mendukung pendidikan inklusif.
Persoalan tersebut disampaikan langsung Wali Kota Pariaman, Yota Balad, saat beraudiensi dengan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen, Prof. Dr. Nunuk Suryani, di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Yota menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Di satu sisi, kebutuhan guru di berbagai sekolah masih cukup tinggi, sementara pemerintah daerah tidak lagi diperbolehkan merekrut guru honorer baru dan pemenuhan melalui jalur Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai belum mampu menutup kekurangan tersebut.
“Kami datang untuk menyampaikan kondisi nyata yang dihadapi Kota Pariaman. Kebutuhan guru di sekolah masih cukup tinggi, sementara ruang gerak pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Kami berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah sehingga kualitas layanan pendidikan tetap terjaga,” kata Yota.
Selain kekurangan guru, Yota juga menyoroti belum meratanya distribusi tenaga pendidik. Menurutnya, masih terdapat sekolah yang kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu, sementara sekolah lain memiliki jumlah guru yang relatif memadai.
Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan Guru Pendamping Khusus (GPK). Keberadaan GPK dinilai semakin penting seiring bertambahnya peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran di sekolah reguler.
Menurut Yota, ketersediaan GPK menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan layanan pendidikan inklusif dapat berjalan optimal dan setiap anak memperoleh pendampingan sesuai kebutuhannya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dirjen GTKPG Kemendikdasmen, Prof. Dr. Nunuk Suryani, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Ia menyebutkan bahwa berbagai masukan dari daerah akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan nasional terkait pengelolaan guru dan tenaga kependidikan.
Nunuk menambahkan, pemerintah pusat saat ini terus melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki tata kelola guru, mulai dari penataan kebutuhan tenaga pendidik, pemerataan distribusi guru, peningkatan kompetensi, hingga penguatan layanan pendidikan yang berpihak kepada seluruh peserta didik.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan itu diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Pariaman dan Kemendikdasmen dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
Usai pertemuan, Yota Balad yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Hertati Taher, menyatakan optimistis komunikasi yang terjalin dengan pemerintah pusat akan membuka jalan bagi solusi atas berbagai tantangan pendidikan yang dihadapi daerah.
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Harapan kami, setiap anak di Kota Pariaman memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dengan dukungan guru yang cukup, kompeten, dan tersebar secara merata,” ujarnya.
