Kabarminang — Dinas Kehutanan Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan bahwa penyebab utama bencana banjir bandang yang melanda provinsi tersebut beberapa waktu lalu murni disebabkan oleh faktor alam di hulu puncak daerah aliran sungai (DAS).
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ferdinal Asmin, menyampaikan bantahan itu untuk menanggapi laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar yang mengaitkan bencana tersebut dengan temuan 25 titik pembalakan liar di kawasan konservasi.
Ferdinal mempertanyakan data yang dirilis oleh organisasi lingkungan tersebut karena dianggap tidak spesifik.
“Data yang diposting itu tidak merujuk mana yang kawasan hutan, kawasan hutan mana, segala macam. Kan itu juga ada di lahan milik masyarakat,” ujar Ferdinal saat dikonfirmasi pada Sabtu (9/5/2026) tentang titik aktivitas penebangan.
Ferdinal mengutarakan bahwa lokasi yang disebut Walhi sebagai pusat kerusakan di sekitar Batu Busuk, Kota Padang, bukanlah bagian hulu yang menjadi pemicu banjir.
“Artinya, itu bukan hulu DAS dari Kuranji itu. Itu masih bagian, bahkan bukan pangkalnya hilir, baru dekat sekitar Batu Busuk itu,” ucapnya meluruskan persepsi mengenai koordinat kerusakan hutan.
Perihal temuan kayu gelondongan di pemukiman warga, Ferdinal menyebut bahwa jarak antara titik longsor dan pemukiman sangat jauh, yakni 11 kilometer.
“Pembukaan lahan memang ada, tapi itu kebun-kebun masyarakat. Kita sedang komunikasikan dengan masyarakat melalui diskusi, termasuk soal klaim-klaim ulayat,” ucapnya mengenai aktivitas manusia yang terpantau di sekitar kawasan tersebut.
Ferdinal memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi melalui teknologi satelit untuk memastikan penyebab runtuhnya material hutan. Berdasarkan hasil investigasi itu, katanya, penyebab utamanya ialah longsoran seluas sekitar 70 hektar di hulu puncak DAS, 11 kilometer dari kampung.
“Itu murni longsoran karena faktor alam, bukan karena perladangan,” tutur Ferdinal berdasarkan hasil pemetaan citra terbaru.
Ferdinal juga menjamin bahwa tidak ada aktivitas ilegal di lokasi utama longsor karena lokasinya yang sangat terpencil dan sulit dijangkau oleh manusia. Pihaknya sudah menganalisis dari berbagai peta citra dan tidak menemukan aktivitas manusia di titik longsor tersebut.
“Perlu waktu seharian berjalan kaki dari kampung untuk sampai ke sana,” tuturnya meyakinkan bahwa area hulu tersebut masih perawan dari jamahan oknum.
Ferdinal menjabarkan tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya bencana ekologis di Sumbar tanpa campur tangan pembalakan liar. Secara teknis, katanya, penyebab longsor di hulu tersebut ialah kontur tanah dengan kemiringan yang sangat curam, curah hujan tinggi selama seminggu tanpa henti, dan jenis tanah inceptisol.
Ferdinal menekankan bahwa jenis tanah inceptisol yang mendominasi kawasan hulu memang memiliki karakteristik yang sangat rentan terhadap pergerakan tanah atau mudah longsor. Ia menyampaikan bahwa kondisi itu membuat lereng-lereng curam di puncak DAS tidak mampu menahan beban air hujan yang ekstrem sehingga material tanah dan pohon tumbang secara alami terbawa arus ke hilir.
Mengenai pengelolaan hutan ke depan, Ferdinal menyebut bahwa pemerintah daerah terus berupaya merangkul warga melalui Program Perhutanan Sosial untuk mengurangi konflik lahan. Ia mengatakan bahwa beberapa wilayah sudah ada Perhutanan Sosialnya.
“Wilayah yang belum ada program itu, sedang kita dorong komunikasinya,” tutur Ferdinal tentang langkah mitigasi sosial di kawasan sekitar hutan.
Ferdinal mengimbau semua pihak tidak terburu-buru menyimpulkan bencana itu sebagai akibat dari lemahnya tata kelola hutan atau pembiaran terhadap aktivitas ilegal. Ia menegaskan bahwa Dinas Kehutanan Sumbar tetap bekerja sesuai dengan aturan hukum dan data teknis yang valid dalam mengawasi kelestarian hutan di provinsi itu.
Meski demikian, Ferdinal menyatakan bahwa pihaknya tetap menghargai masukan dari Walhi. Namun, ia meminta agar data yang disampaikan harus sinkron dengan pembagian administratif kawasan hutan yang ada.
Ia memastikan bahwa pengawasan terhadap 25 titik yang disebutkan akan tetap menjadi perhatian meski fokus utama saat ini merupakan penanganan dampak bencana yang murni dipicu faktor geologis.
