Kabarminang – Pemerintah Kota Padang bergerak cepat menjaga stabilitas ekonomi masyarakat menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.
Melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (7/5/2026), berbagai potensi gangguan ekonomi dan distribusi kebutuhan pokok mulai dipetakan.
Pertemuan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dan dihadiri unsur Forkopimda, Bank Indonesia, Bulog, BPS, hingga Pertamina.
Meski harga ayam dan telur dilaporkan mulai melandai, TPID masih memberi perhatian serius terhadap harga cabai yang dinilai masih fluktuatif menjelang Iduladha.
Namun dalam rapat itu, perhatian utama justru mengarah pada persoalan distribusi energi, terutama dugaan praktik pengoplosan LPG 3 kilogram bersubsidi dan antrean panjang Biosolar di sejumlah SPBU.
Maigus Nasir menegaskan pemerintah daerah tidak ingin hak masyarakat kecil dirugikan akibat penyalahgunaan distribusi energi subsidi.
“Ini disinyalir jadi penyebab hilangnya pasokan tabung ‘melon’ di pasaran. Kita harus awasi ketat di lapangan agar hak masyarakat kecil tidak dirampas,” tegasnya.
Selain LPG subsidi, antrean panjang kendaraan di SPBU untuk mendapatkan Biosolar juga menjadi perhatian serius karena mulai mengganggu kelancaran lalu lintas di sejumlah titik di Kota Padang.
Pemerintah Kota Padang mendesak Pertamina agar lebih transparan terkait kuota distribusi BBM subsidi serta memastikan penyaluran bagi kelompok prioritas tetap terjaga.
Pemko juga meminta Dinas Pangan memastikan nelayan tetap memperoleh akses terhadap BBM subsidi guna menjaga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Dalam paparannya, Maigus Nasir mengungkap terdapat tiga faktor utama yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi Kota Padang dalam waktu dekat.
Faktor pertama yakni konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia dan tiket pesawat.
Kedua, meningkatnya permintaan hewan kurban dan bahan pangan pokok menjelang Iduladha yang berisiko memicu lonjakan harga.
Ketiga, fluktuasi harga bahan bakar minyak yang dapat berdampak langsung pada biaya distribusi barang dan kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemko Padang juga terus mengembangkan program Urban Farming bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Program tersebut telah melibatkan sekitar 200 kepala keluarga dari komunitas majelis taklim sejak Ramadan lalu.
“Tujuannya satu, ketahanan ekonomi keluarga. Kalau masyarakat bisa tanam cabai sendiri di rumah, mereka tidak akan pusing lagi saat harga di pasar sedang ‘pedas’,” ujar Maigus.
Melalui rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut, TPID Kota Padang menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan stabilitas harga agar masyarakat dapat menyambut Iduladha dengan tenang.
