Kabarminang – Pemerintah Kota Padang menegaskan bahwa pemulihan sektor perekonomian kerakyatan menjadi fokus utama dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya kelompok miskin baru akibat lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan ancaman tersebut nyata apabila intervensi ekonomi tidak segera dilakukan secara sinergis oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar secara daring dari Gedung Bapenda Kota Padang, Jumat (9/1/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera yang terdampak bencana.
Maigus Nasir memaparkan, dampak paling signifikan di Kota Padang terjadi pada sektor pertanian. Sekitar 4.000 hektare lahan pertanian warga saat ini tidak dapat digarap akibat kerusakan total pada sistem irigasi.
“Irigasi yang hancur total ini adalah urat nadi petani kita. Jika tidak segera diperbaiki, ribuan petani akan kehilangan mata pencaharian. Karena itu, kami mendorong agar perbaikan irigasi menjadi prioritas utama demi menjaga ketahanan ekonomi masyarakat,” ujar Maigus Nasir.
Selain pertanian, Pemko Padang juga menaruh perhatian serius terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana, baik karena kehilangan aset maupun tempat usaha. Saat ini, pemerintah kota tengah melakukan pendataan intensif di lapangan.
Data tersebut akan dijadikan dasar pengusulan bantuan permodalan kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan UMKM yang terdampak mendapatkan suntikan modal agar roda perekonomian bisa kembali berputar,” tambahnya.
Pemulihan ekonomi, lanjut Maigus Nasir, juga terkendala kerusakan infrastruktur transportasi. Tercatat sembilan jembatan mengalami kerusakan, serta dua ruas jalan kota terputus total. Kondisi ini mengganggu distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Ia menjelaskan, pemasangan jembatan darurat jenis Bailey belum memungkinkan dilakukan karena bentang sungai yang terlalu lebar. Oleh karena itu, Pemko Padang meminta perhatian khusus pemerintah pusat terkait solusi pembangunan jembatan permanen agar isolasi ekonomi di sejumlah wilayah dapat segera diatasi.
Di sektor pendidikan, satu gedung sekolah dasar, yakni SD Negeri 49 Koto Tangah, dilaporkan hanyut akibat bencana. Proses belajar mengajar sementara dipindahkan ke gedung Puskesmas Pembantu. Sementara itu, akses menuju SMP Negeri 44 hingga kini masih terhambat.
Pada pendidikan keagamaan, dua madrasah atau pesantren terdampak bencana. Satu di antaranya mengalami kerusakan hingga 80 persen, sedangkan satu lainnya kehilangan beberapa ruang kelas. Meski demikian, aktivitas belajar mengajar masih tetap berjalan.
Maigus Nasir menambahkan, secara umum kerusakan infrastruktur pascabencana di Kota Padang didominasi pada jalan kota. Untuk jalan nasional masih dapat dilalui tanpa kendala berarti, sedangkan jalan provinsi dilaporkan dalam kondisi aman.
