Kabarminang – Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan baru terkait pembelian gas LPG 3 kilogram (kg) atau yang dikenal sebagai “gas melon” dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat miskin dan rentan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa gas bersubsidi ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4, yaitu kelompok 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tahun depan, iya (beli LPG pakai NIK). Gas 3 Kg itu memang untuk mereka yang masuk kategori Desil 1 sampai 4. Kalau sudah Desil 8, 9, 10, ya jangan pakai lagi lah,” ujar Bahlil kepada wartawan, dikutip dari CNN, Rabu (27/8).
Ia mengingatkan bahwa kalangan menengah ke atas tidak lagi boleh menggunakan gas melon. “Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kilogram lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ucapnya.
Bahlil juga menyebut bahwa akan ada pembatasan kuota LPG 3 kg yang dikontrol berdasarkan data tunggal BPS. “Nanti kita kontrol dari kuotanya dan datanya akan mengacu pada data tunggal dari BPS. Teknisnya sedang dirapatkan, nanti setelah APBN disahkan,” jelasnya.
Sebelum aturan ini resmi diberlakukan, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pendataan masyarakat melalui aplikasi Merchant Application Pertamina (MAP). Hingga November 2024, sebanyak 57 juta NIK telah tercatat dalam sistem MAP dari seluruh pangkalan LPG 3 kg di Indonesia.
Kebijakan ini sekaligus membatalkan wacana sebelumnya untuk mengganti subsidi LPG dengan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah kini lebih memilih pendekatan verifikasi berbasis data KTP agar subsidi energi lebih terarah dan tidak disalahgunakan.
