Kabarminang — Tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan sekitar empat hektare di Kampung Koto Marapak, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, digunakan beberapa warga tanpa izin. Tokoh masyarakat Air Haji, Amran K. (76), mengatakan bahwa hal itu memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dan pengguna tanah tersebut.
Amran mengatakan bahwa tanah itu kini digarap warga berinisial AM dan kawan-kawannya. Ia belum mendapatkan informasi bahwa AM dan kawan-kawan mendapatkan izin resmi dari Pemkab Pesisir Selatan untuk menggarap tanah tersebut.
“Tanah itu sudah dipagar oleh AM dan kawan-kawan sekitar dua bulan yang lalu. Kabarnya mereka akan menanam jangung di sana,” tutur Amran kepada Kabarminang.com pada Jumat (15/8).
Menurut Amran, jika AM dan kawan-kawan tidak memiliki izin resmi untuk menggarap tanah itu, tindakan orang-orang tersebut dapat dikategorikan sebagai penyerobotan aset pemkab sehingga melanggar ketentuan hukum.
Selain itu, Amran menyoroti hilangnya dua plang penanda kepemilikan Pemkab Pesisir Selatan di tanah tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, termasuk hilangnya plang penanda aset dan kemungkinan penyerobotan.
“Plang itu sebelumnya terpasang jelas. Apakah hilang begitu saja atau sengaja dibongkar untuk menghilangkan bukti kepemilikan pemda? Jika terbukti dihilangkan secara sengaja, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perusakan aset negara dan tindak pidana,” kata Wali Nagari Air Haji periode 2005—2010 itu.
Amran mengusulkan agar tanah pemkab tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas, seperti ketahanan pangan. Daripada izin penggarapan tanah itu diberikan kepada sekelompok kecil orang, kata Amran, lebih baik tanah itu dikelola kelompok tani atau Koperasi Merah Putih setempat untuk menanam jagung sesuai dengan program Presiden Prabowo.
Sejarah tanah milik pemkab
Amran mengatakan bahwa tanah tersebut menjadi milik Pemkab Pesisir Selatan pada 2007. Ia menceritakan bahwa pada tahun itu pemkab mencari tanah untuk kegiatan peternakan dan pertanian. Sebagai Wali Nagari Air Haji ketika itu, ia membentuk tim nagari untuk membebaskan tanah tersebut.
