Kabarminang – Sebanyak 49 pasangan suami istri di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, mengikuti program isbat nikah terpadu yang digelar Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Pengadilan Agama Bukittinggi, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang telah menikah secara agama Islam, tetapi belum memiliki pencatatan pernikahan secara resmi oleh negara.
Program ini melibatkan Pengadilan Agama Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi, Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, serta didukung Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bukittinggi.
Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, menjelaskan bahwa pelaksanaan isbat nikah terpadu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.
Berdasarkan hasil pendaftaran dan verifikasi administrasi oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, sebanyak 49 pasangan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti persidangan.
“Untuk menyukseskan persidangan ini, Pengadilan Agama Bukittinggi menurunkan sebanyak 7 hakim beserta panitera pengganti, didukung penuh oleh petugas KUA Kecamatan se-Kota Bukittinggi dan tim Disdukcapil Kota Bukittinggi. Pembiayaan, dibantu oleh dana zakat dari BazNas Bukittinggi, yang sudah melalui pertimbangan dan sesuai dengan ketentuan hukum agama,” jelasnya.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukittinggi sekaligus Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Bukittinggi, Yesi Endriani Ramlan, mengatakan program isbat nikah merupakan salah satu kegiatan turunan dari program Sekolah Keluarga.
Menurutnya, persoalan pernikahan yang belum tercatat secara negara ditemukan saat program Sekolah Keluarga mulai dijalankan. Karena itu, Pemkot Bukittinggi telah melaksanakan kegiatan serupa sebanyak tiga kali pada 2019.
Pada 2026, program tersebut kembali dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama serta dukungan Baznas.
“Pelaksanaan isbat nikah terpadu ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak keperdataan bagi masyarakat Kota Bukittinggi yang telah menikah secara sah menurut agama Islam, namun belum tercatat secara resmi oleh negara. Ini jadi salah satu turunan program Sekolah Keluarga yang didalamnya, pada awal dilaksanakan dulu, ditemukan persoalan pernikahan yang belum tercatat. Sehingga, tahun 2019 lalu, sudah kita laksanakan tiga kali, tahun 2026 ini, kita laksanakan kembali,” ungkap Yesi.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Salman, mengapresiasi dukungan pemerintah kota terhadap pelaksanaan program tersebut. Ia menyebut layanan isbat nikah terpadu dirancang menggunakan sistem satu hari atau one day service.
Melalui layanan ini, pasangan yang permohonan isbat nikahnya dikabulkan majelis hakim dapat langsung menerima salinan penetapan pengadilan, buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), serta dokumen kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Dokumen tersebut meliputi Kartu Keluarga baru dan akta kelahiran anak apabila diperlukan.
Salman berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan hingga tidak ada lagi kasus pernikahan yang belum tercatat di Kota Bukittinggi.
“Semoga ini bisa terus berlangsung kedepannya, hingga Bukitttinggi nol kasus pernikahan yang tidak tercatat. Karena hingga kini, data menyebutkan, sebanyak 5000 warga Bukittnggi yang pernikahannya belum tercatat. Ini tentu harus kita tuntaskan bersama,” ungkapnya.
Wali Kota Bukittinggi yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Rismal Hadi, menyampaikan bahwa program tersebut penting untuk membantu masyarakat memperoleh pengakuan hukum atas pernikahan mereka.
Menurutnya, pencatatan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan status hukum pasangan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak.
“Isbat nikah terpadu ini, salah satu tujuannya, tentu akan berdampak pada status dan perlindungan sang anak nantinya. Karena dokumen resmi kependudukan sebuah keluarga, tentu akan berpengaruh pada dokumen buku nikah yang sah. Sehingga hak anak pun dapat terpenuhi kedepannya,” jelas Sekda.
Rismal juga menyampaikan apresiasi kepada Baznas Kota Bukittinggi yang turut membantu pembiayaan program tersebut melalui dana zakat.
Dukungan tersebut dinilai dapat meringankan beban masyarakat yang mengikuti proses isbat nikah. Penyaluran dana zakat untuk kegiatan itu juga telah melalui kajian dan pertimbangan sesuai ketentuan agama.
Dengan pelaksanaan program ini, Pemkot Bukittinggi berharap semakin banyak pasangan yang memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya sehingga hak-hak keluarga, terutama perempuan dan anak, dapat terlindungi melalui dokumen kependudukan yang sah.





















