Kabarminang – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyalurkan bantuan rintisan usaha kepada 250 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di Kantor Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (11/3/2026).
Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan usaha senilai Rp2 juta dalam bentuk barang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha. Bantuan tersebut merupakan dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI yang sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman.
Dari total 250 penerima bantuan, sebanyak 37 orang merupakan pelaku usaha peternakan itik dan ayam, 13 orang bergerak di sektor perikanan, serta 200 lainnya membuka usaha di sektor kuliner dan perdagangan.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan anggota Komisi VII DPR RI untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor.
“Alhamdulillah, bantuan ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dengan anggota DPR RI Komisi VII yang beberapa bulan lalu berkunjung ke Kabupaten Padang Pariaman. Saat itu mereka membawa bantuan sebesar Rp500 juta untuk membantu masyarakat terdampak bencana, khususnya pelaku UMKM,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa barang usaha sesuai kebutuhan penerima. Beberapa di antaranya memilih usaha peternakan itik, ayam, perikanan, hingga usaha kuliner seperti warung nasi.
“Masing-masing penerima mendapatkan bantuan berupa barang usaha senilai Rp2 juta yang disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan,” jelasnya.
Bupati berharap bantuan tersebut dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk bangkit dan mengembangkan usaha setelah terdampak bencana.
“Kita berharap masyarakat yang menerima bantuan ini dapat berkembang menjadi pelaku UMKM yang lebih kuat, sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah,” tambahnya.
Pemerintah daerah juga akan melakukan pengawasan serta pendampingan terhadap para penerima bantuan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Kita akan melakukan pemantauan. Untuk sektor perikanan dan peternakan akan dibimbing oleh dinas teknis terkait, sementara usaha kuliner dan perdagangan juga akan dipantau perkembangannya agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk membuka dan mengembangkan usaha,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, Hendri Satria, menjelaskan sebelum bantuan disalurkan pihaknya terlebih dahulu melakukan pendataan, asesmen, serta verifikasi terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
“Kami melakukan pendataan terlebih dahulu, kemudian asesmen untuk melihat dampak yang dialami oleh pelaku usaha. Setelah itu kami menanyakan kebutuhan apa yang diperlukan untuk memulai kembali usaha mereka,” jelasnya.
Berdasarkan hasil asesmen tersebut, bantuan dipetakan ke dalam tiga sektor usaha, yakni kuliner dan perdagangan, peternakan, serta perikanan. Untuk sektor kuliner dan perdagangan, bantuan diberikan dalam bentuk peralatan produksi seperti kompor gas, regulator, tabung gas, blender, serta perlengkapan dapur lainnya. Selain itu juga diberikan bahan baku usaha seperti tepung terigu, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.
“Saat bencana banjir, banyak peralatan produksi mereka yang hanyut atau rusak. Karena itu kita bantu agar mereka bisa langsung kembali berproduksi,” ujarnya.
Ia menambahkan, dari total bantuan senilai Rp2 juta per penerima, sekitar Rp1,75 juta diberikan dalam bentuk barang usaha, sedangkan Rp250 ribu diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai tambahan modal.
Hendri menegaskan pemerintah daerah akan melakukan pemantauan lanjutan bersama dinas teknis seperti Dinas Perikanan dan Dinas Peternakan agar bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha masyarakat.
Menurutnya, 250 penerima bantuan tersebut merupakan masyarakat yang telah terverifikasi pada tahap awal sesuai dengan pagu bantuan yang tersedia dari Komisi VII DPR RI.
“Data masyarakat terdampak sebenarnya lebih dari 250 orang. Namun untuk tahap ini kita prioritaskan yang paling mendesak dan telah terverifikasi,” pungkasnya.
