Kabarminang — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung di Jalan Jorong Simpang Empat, Nagari Labuh Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada Kamis (19/11/2026).
Dalam keterangan tertulis OJK disebutkan bahwa pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026.
OJK menyebut bahwa pencabutan izin usaha tersebut merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Pada 5 November 2025 OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di bawah 12 persen.
Pada 30 Oktober 2026 OJK menetapkan BPR tersebut dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR). OJK menetapkan keputusan itu setelah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan, terutama dalam mengatasi masalah permodalan dan likuiditas.
Namun, upaya penyehatan yang dilakukan pengurus dan pemegang saham tidak berhasil memperbaiki kondisi BPR tersebut.
Penanganan BPR LPN Labuh Gunung kemudian ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026. LPS memutuskan penanganan bank dilakukan melalui likuidasi dan meminta OJK mencabut izin usaha BPR tersebut.
Untuk menindaklanjuti permintaan LPS, OJK mencabut izin usaha BPR LPN Labuh Gunung sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Setelah izin usaha dicabut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
OJK mengimbau nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang. OJK memastikan dana masyarakat yang disimpan di perbankan, termasuk BPR, dijamin LPS sesuai dengan ketentuan.





















