Kabarminang – Wali Kota Pariaman Yota Balad melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas indikator kebutuhan fiskal sebagai dasar perhitungan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Menurut Yota Balad, konsultasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan alokasi anggaran dari pusat ke daerah lebih adil dan tepat sasaran, sesuai dengan kondisi riil di Kota Pariaman.
“Pertemuan ini penting untuk memastikan alokasi anggaran dari pusat ke daerah tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan riil daerah. Kami menyampaikan kepada Pak Dirjen apa saja indikator yang telah kami siapkan sebagai kebutuhan fiskal daerah,” ujar Yota.
Waspadai Dampak Penurunan Dana Transfer 2026
Yota menjelaskan, penurunan alokasi dana transfer pada 2026 berpotensi mengganggu keberlanjutan pembangunan serta menurunkan peredaran uang dan aktivitas ekonomi di daerah.
“Penurunan alokasi dana transfer ke daerah tidak hanya mengancam keberlangsungan pembangunan, tetapi juga menurunkan peredaran uang dan melemahkan transaksi ekonomi di daerah,” tegasnya.
Untuk itu, Pemko Pariaman telah memetakan ulang kondisi keuangan agar keterbatasan fiskal tidak berdampak pada pelayanan dasar masyarakat.
“Sebaliknya, pemerintah pusat juga perlu memperbesar insentif fiskal ke daerah,” tambah mantan Sekda Kota Pariaman tersebut.
Bahas Indikator DAU, DAK, dan DBH
Dalam pertemuan itu, Yota menyampaikan sejumlah indikator fiskal utama yang menjadi dasar alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kami bersama Pak Dirjen bertukar pikiran membahas tata kelola keuangan daerah. Pada kesempatan ini, kami menjelaskan kondisi keuangan Kota Pariaman dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan percepatan pembangunan daerah,” ujar Yota.
Ia berharap, melalui komunikasi langsung tersebut, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi fiskal Kota Pariaman secara objektif, sehingga kebijakan TKD mendatang lebih berpihak kepada daerah.
“Kami ingin agar indikator fiskal Kota Pariaman didengar secara riil, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap alokasi dana transfer. Harapan kami, melalui sinergi ini, pembangunan di Kota Pariaman dapat terus dipacu,” tutupnya.
Kunjungan tersebut turut didampingi Plt Kepala BPKPD Kota Pariaman Willy Firmadian, sementara dari pihak Kemendagri hadir Kepala Subdirektorat Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, Azwirman.
