Sumbarkita — Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan bahwa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang menargetkan penambahan sekitar 6.000 sambungan rumah baru setiap tahun, atau sekitar 30.000 sambungan dalam lima tahun ke depan. Jika saat jumlah pelanggan tercatat sekitar 150.000 sambungan, kata Fadly, dalam lima tahun mendatang jumlah pelanggan meningkat menjadi 180.000 sambungan
“Kapasitas produksi air kita kini sekitar 1.825 liter per detik. Ke depan harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab keluhan masyarakat terkait pelayanan air bersih, mulai dari tekanan air yang lemah hingga pemadaman berkala. Hal ini harus menjadi perhatian serius kita semua,” tutur Fadly setelah melantik tiga orang yang tergabung dalam Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Air Minum Kota Padang di Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis (31/10/2025).
Fadly juga menekankan pentingnya sinergi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perumda Air Minum. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Fadly mendorong agar Perumda Air Minum mampu mendongkrak profit dan menjadi primadona bagi para investor melalui inovasi dan tata kelola yang transparan.
Fadly menyampaikan bahwa Kota Padang tengah mengarahkan pembangunan menuju Kota Pintar dan Kota Sehat. Karena itu, ia meminta dewas memahami arah kebijakan itu dalam setiap pengambilan keputusan.
“Dalam konsep Smart City terdapat elemen seperti smart government, smart environment, dan Smart Society. Sementara itu, Kota Sehat berarti sehat infrastrukturnya, sehat masyarakatnya, dan kuat daya dukung lingkungannya. Nilai-nilai ini harus tercermin dalam kinerja Perumda AM,” ujar Fadly.
Tiga nama yang dilantik untuk sisa masa jabatan 2023–2027 itu ialah Didi Aryadi sebagai Ketua Dewas Perumda Air Minum Kota Padang, serta Hayattul Riski dan Risandi Hidayat sebagai anggota.
Didi Aryadi menyampaikan bahwa pihaknya akan segera bekerja setelah pelantikan ini. Ia menegaskan bahwa dewas akan memastikan pengawasan rutin terhadap operasional perusahaan, termasuk kegiatan infrastruktur, pengadaan dan operasional, agar berjalan efektif, dan efisien.
“Setelah pelantikan, kami langsung fokus menyelesaikan sejumlah kewajiban dewas. Pertama, penyusunan Rencana Bisnis dan RKAP Tahun 2026 yang harus diserahkan paling lambat 30 November. Dokumen ini akan kami siapkan untuk diserahkan kepada KPM, untuk disetujui sebelum batas waktu tersebut,” tutur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Padang itu.
