Kabarminang- Wali Kota Padang Fadly Amran secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027, di Aula Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (2/3/2026).
Fadly Amran mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi mewujudkan kejayaan Kota Padang melalui pelaksanaan 8 misi, 9 program unggulan, serta visi menjadikan Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat.
“Dua indikator utama ini (kota pintar dan sehat) tidak cukup hanya menjadi slogan. Kita harus menetapkan standar yang tinggi, terukur, dan memiliki roadmap yang jelas,” tegasnya.
Fadly Amran juga menyampaikan bahwa komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan kota pintar ditunjukkan melalui peningkatan alokasi anggaran program unggulan.
Pemerintah Kota Padang menaikkan anggaran program unggulan menjadi Rp365,14 miliar pada 2026, dari Rp265,01 miliar pada tahun 2025, atau naik sebesar Rp100,12 miliar.
“Tahun 2025 merupakan fase pondasi utama dalam mewujudkan visi kejayaan Kota Padang, 2026 tahap penguatan, dan tahun 2027 menjadi momentum pembuktian visi besar pembangunan Kota Padang yang ingin menjadi kota pintar dan kota sehat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan menuju kota pintar dan kota sehat, juga harus ditopang oleh capaian indikator makro pembangunan daerah, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengeluaran per kapita.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan bahwa visi besar pembangunan adalah menjadikan Kota Padang sebagai kota juara. Menurutnya, berbagai program strategis telah dirancang, namun seluruhnya tidak akan terwujud tanpa pondasi fiskal yang kuat.
“Seluruh OPD harus berkolaborasi, menggali potensi, dan mendorong optimalisasi pendapatan di sektor masing-masing. Pada tahun 2026, target Pendapatan Asli Daerah telah ditetapkan lebih dari Rp1 triliun. Maka pada tahun 2027, target tersebut harus meningkat. Karena tanpa peningkatan pendapatan, berbagai program unggulan wali kota tidak akan dapat berjalan secara optimal,” tegasnya.
Forum Konsultasi publik ini turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram, Bappeda Sumbar, Akademisi, dan pemangku kepentingan, dan Asisten dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
