“Memang masih ada stok. Tapi, itu bukan berarti tidak disalurkan. Kami tetap mendistribusikan bantuan, termasuk ke sekolah-sekolah,” kata Siska kepada Kabarminang.com.
Namun, pernyataan tersebut justru memunculkan kritik dari sejumlah pihak. Mereka menilai penyaluran bantuan ke sekolah dinilai kurang tepat sasaran, mengingat korban bencana di sejumlah nagari, terutama Anduriang, masih berada dalam kondisi rentan pangan.
Seorang tokoh masyarakat setempat, Yadi Ahmad Rivai, mempertanyakan prioritas distribusi bantuan pascabencana.
“Kalau masyarakat korban masih kekurangan makan, kenapa sembako dialihkan ke tempat lain? Mestinya yang belum pulih didahulukan,” ucap Yadi.
Secara administratif, berakhirnya status tanggap darurat menandai transisi menuju masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, di lapangan, pemulihan ekonomi warga belum berjalan. Banyak lahan pertanian yang berubah menjadi aliran sungai akibat banjir dan longsor. Sebagian warga kehilangan total sumber penghasilan, sementara bantuan pangan yang sebelumnya menjadi penopang hidup kini tidak lagi rutin diterima.
Tokoh pemuda Anduriang, Rengga, menilai penghentian distribusi sembako terlalu cepat dilakukan.
“Status boleh selesai, tapi kondisi masyarakat belum selesai. Perut orang tidak ikut berhenti karena administrasi selesai,” katanya.
Situasi itu memunculkan pertanyaan besar mengenai manajemen logistik pascabencana di Padang Pariaman. Masa tanggap darurat memang telah berakhir di atas kertas, tetapi kebutuhan dasar korban belum sepenuhnya terpenuhi.
