Kabarminang – Kabar baik bagi lulusan SMA/sederajat yang ingin menjadi aparatur sipil negara. Peluang lolos CPNS melalui jalur sekolah kedinasan dipastikan semakin terbuka pada 2026, menyusul rencana pembukaan dua sekolah kedinasan baru yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah.
Sekolah kedinasan selama ini menjadi jalur favorit karena menawarkan pendidikan gratis, fasilitas asrama, serta peluang besar diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah lulus. Tak heran, tingkat peminatnya selalu tinggi dan bersaing ketat, hampir setara dengan seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN).
Pada tahun sebelumnya, pendaftaran sekolah kedinasan dibuka untuk 29 sekolah dari tujuh kementerian dan lembaga melalui portal seleksi terpusat yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam beberapa tahun terakhir, proses pendaftaran umumnya berlangsung pada periode Mei hingga Juni secara serentak.
Tahun 2026, kesempatan tersebut diproyeksikan semakin luas dengan hadirnya dua sekolah kedinasan baru yang merupakan bagian dari penyesuaian struktur kelembagaan kementerian di bidang hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Diketahui, pada 2024 terjadi peleburan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi sekaligus mengintegrasikan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
Namun, setelah restrukturisasi kementerian menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pengelolaan pendidikan kedinasan ikut menyesuaikan. Saat ini, Poltekpin berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum, sementara program yang berkaitan dengan keimigrasian dinilai lebih relevan dikelola oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) Siap Dibuka
Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) tengah dipersiapkan secara matang untuk membuka penerimaan mahasiswa baru. Persiapan meliputi penataan kelembagaan, pengalihan sumber daya manusia, hingga pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan bahwa tahapan persiapan dimulai setelah terbit izin dan keputusan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk empat program studi Hukum Terapan.
Saat ini, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Poltekpin masih dalam proses dan menunggu keputusan Panitia Seleksi Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) yang diperkirakan terbit pada Maret 2026.
“Target pengumuman penerimaan mahasiswa baru ditargetkan dapat dilaksanakan pada akhir Maret,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Hukum, Jumat (13/2/2026).
Poltekpin direncanakan membuka empat formasi dengan total kuota sekitar 200 calon mahasiswa.
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas) Segera Dibentuk
Selain Poltekpin, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga bersiap membentuk Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas) sebagai sekolah kedinasan baru.
Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia, menyebut pembentukan politeknik ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima salinan keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkait izin pembukaan program studi pada Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Dengan terbitnya surat keputusan ini dan ditambah peraturan menteri terkait organisasi dan tata kerja politeknik yang sudah ditandatangani, maka bisa memulai lagi untuk mengelola Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan ini,” katanya saat menghadiri Hari Bakti Imigrasi ke-76.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Aman Riyadi, menegaskan bahwa penyesuaian status sekolah kedinasan Poltekip penting dilakukan agar selaras dengan perubahan struktur organisasi kementerian dan kebutuhan instansi.
Ia menjelaskan, lulusan nantinya dipersiapkan untuk mengisi jabatan strategis seperti Pembimbing Kemasyarakatan, seiring implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru serta perkembangan sistem pemasyarakatan yang semakin dinamis.
Pihak kementerian juga telah menganalisis kebutuhan ASN dari lulusan politeknik agar memiliki distribusi yang seimbang dan pola karier yang jelas. Dengan penambahan sekolah kedinasan baru ini, peluang menempuh pendidikan gratis sekaligus berkarier sebagai ASN diperkirakan semakin terbuka bagi generasi muda di seluruh Indonesia.
