Percepatan Perizinan Wilayah Tambang Dinilai Penting untuk Dorong Investasi di Dharmasraya

Kabarminang – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait percepatan perizinan wilayah tambang, yang dinilai penting untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu.

Hal itu dia sampaikan saat menghadap Gubernur Mahyeldi, di Istana Gubernur Sumbar pada Sabtu (29/3/2025).

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Dharmasraya, termasuk perizinan wilayah tambang, tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor pertanian, serta perbaikan infrastruktur jalan.

Menurutnya, beberapa isu krusial memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar.

“Kami berharap ada dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi untuk mempercepat pembangunan di Dharmasraya, terutama dalam aspek perizinan, tata kelola ASN, pertanian, dan infrastruktur jalan,” ujar Bupati Annisa.

Selain itu, ia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan provinsi, khususnya di jalur Sikabau-Simalidu dan Sitiung 4, yang menjadi akses vital bagi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.

Perbaikan jalan ini dinilai mendesak untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung perekonomian daerah.

Gubernur Mahyeldi menyambut baik usulan yang disampaikan dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendukung pembangunan di Dharmasraya.

“Pemerintah Provinsi Sumbar akan meninjau dan menindaklanjuti setiap permohonan yang disampaikan, sehingga pembangunan di Dharmasraya dapat berjalan optimal,” kata Mahyeldi.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan antara Pemkab Dharmasraya dan Pemprov Sumbar.

“Kami mengharapkan adanya keselarasan antara dokumen perencanaan Pemkab Dharmasraya dengan Provinsi Sumbar. Dengan begitu, program-program yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi dapat lebih mudah dilaksanakan di Dharmasraya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Bupati Annisa menyatakan kesiapan Pemkab Dharmasraya untuk menyesuaikan dokumen perencanaan dengan kebijakan provinsi.

“Kami berjanji akan menyesuaikan dokumen perencanaan agar selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, program-program provinsi dapat berjalan dengan baik di Dharmasraya dan mendukung percepatan pembangunan daerah,” tegas Annisa.