Namun, Tamrin mengingatkan bahwa Prabowo juga pernah merasakan pahitnya tersingkir dari panggung politik saat diberhentikan pada era Presiden B.J. Habibie. Ia menilai, pengalaman hidup sebagai wirausahawan di luar negeri serta sejarah keluarganya yang sempat berseberangan dengan pemerintahan era Soekarno turut menempa kematangan politiknya.
“Kombinasi pengalaman sebagai orang dalam dan orang luar itu membuat Prabowo paham cara memperbaiki sistem dari dalam, mirip dengan gaya tokoh reformis Tiongkok seperti Deng Xiaoping,” tuturnya.
Selain polemik kursi wakil presiden, Tamrin menyoroti skandal penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo. Kasus yang dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 itu menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Tamrin menguraikan bahwa penempatan figur-figur dari berbagai lingkaran kekuasaan ke dalam struktur pemerintahan, seperti di KSP, awalnya merupakan wujud filosofi politik Jawa. Prabowo berupaya merangkul semua elemen, termasuk kelompok yang berpotensi menjadi oposisi, agar masuk ke dalam sistem pemerintahan.
Ia menilai strategi rangkulan ala budaya Jawa tersebut bertujuan meredam potensi gangguan dari luar sekaligus menjaga harmoni politik. Meski demikian, ketika oknum di dalam lingkaran tersebut terbukti melanggar hukum melalui penyadapan ilegal, hukum tetap ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Rangkulan politik itu bukan berarti pembiaran terhadap pelanggaran hukum, karena saat bukti penyadapan ditemukan, pencopotan jabatan dan proses pidana langsung berjalan,” tuturnya.
Diketahui, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, pada Kamis (12/11/2026).
