Kabarminang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) mengapresiasi kinerja pembangunan Dharmasraya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pulau Punjung pada Senin (6/4/2026).
Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, menilai bahwa kinerja makro pembangunan Dharmasraya tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan dan layak mendapat perhatian publik.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu satu tahun (2024–2025) Dharmasraya tidak hanya mengalami perbaikan secara absolut, tetapi juga berhasil melampaui rata-rata capaian kabupaten dan kota di Sumbar pada sebagian besar indikator makro pembangunan.
Medi menjelaskan, pada tahun 2024 masih terdapat tiga indikator yang berada di bawah rata-rata provinsi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,02 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi, yaitu sekitar 5,62 persen. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,86 persen, juga di bawah capaian provinsi sekitar 4,36 persen.
Sementara itu, indeks pembangunan manusia Dharmasraya sebesar 74,82 masih tertinggal dari rata-rata provinsi 76,43.
Meski demikian, terdapat indikator yang sudah lebih baik, seperti tingkat kemiskinan sebesar 5,32 persen, yang lebih rendah dibandingkan provinsi ( kurang lebih 5,42 persen), dan pendapatan per kapita sebesar Rp58,71 juta, yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata provinsi, yang sebesar Rp57,05 juta.
Dharmasraya berbalik unggul dalam setahun
Memasuki tahun 2025, terjadi perubahan signifikan. Medi menegaskan bahwa dalam waktu satu tahun, Dharmasraya berhasil berbalik unggul dengan lima indikator makro yang telah melampaui rata-rata provinsi.
Tingkat kemiskinan turun menjadi 4,61 persen, lebih rendah daripada provinsi (kurang lebih5,31 persen). Tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 5,51 persen, kini lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi, yang sekitar 5,62 persen. Hal itu mencerminkan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 3,79 persen. Angka itu melampaui capaian provinsi, yang sebesar 3,37 persen. Hal itu menunjukkan akselerasi ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain.
Pendapatan per kapita meningkat dari Rp58,7 juta menjadi Rp62,0 juta. Laju pertumbuhan yang lebih tinggi daripada rata-rata provinsi itu menandakan dampak positif kinerja pemkab terhadap kesejahteraan masyarakat.
Satu-satunya indikator yang masih menjadi perhatian ialah indeks pembangunan manusia. Meskipun meningkat dari 74,82 menjadi 75,70, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 77,27.
Secara keseluruhan, capaian itu menandai transformasi besar pembangunan Dharmasraya. Dharmasraya dari daerah yang sebelumnya tertinggal pada beberapa indikator menjadi daerah yang lebih unggul dan kompetitif secara makro.
Kabupaten/kota lain di Sumbar pada 2025 cenderung mengalami perlambatan, diduga dipengaruhi faktor bencana, bawah masih terdapat dua hingga empat indikator di bawah rata-rata provinsi. Sementara itu, Dharmasraya justru menunjukkan kinerja yang lebih solid dengan hanya menyisakan satu indikator yang masih tertinggal, yaitu indeks pembangunan manusia.
Menurut Medi, ke depan, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Dharmasraya berpotensi menjadi salah satu daerah dengan kinerja pembangunan paling progresif dan seimbang di tingkat provinsi.
Bupati siapkan target progresif 2027
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi semua pihak yang telah mendorong capaian pembangunan yang progresif serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sepanjang 2025 meskipun dihadapkan pada tekanan fiskal.
Annisa juga mengungkapkan tantangan ke depan. Berdasarkan hasil Musrenbang, kebutuhan pembangunan tahun 2027 mencapai sekitar Rp2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp313,95 miliar berasal dari 231 usulan prioritas yang didominasi sektor infrastruktur sebesar Rp268,1 miliar.
Di sisi lain, kemampuan APBD masih terbatas, dengan rasio PAD sekitar 14,17 persen. Selain itu, beban belanja pegawai masih cukup tinggi, mencapai sekitar 58 persen pada tahun 2025, jauh di atas rasio ideal 30 persen meskipun tidak ada pembukaan formasi baru.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah menyiapkan empat strategi utama: optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi sektor pertambangan dan perkebunan skala korporasi, termasuk pajak air permukaan; penguatan BUMD di sektor pangan, pakan ternak, dan pengolahan kelapa sawit; peningkatan investasi dan daya beli masyarakat melalui penguatan sektor riil seperti pertanian, perkebunan, UMKM, pasar, dan investasi swasta; penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, termasuk pemanfaatan CSR dan dukungan program nasional.
Dengan strategi tersebut, kata Annisa, Dharmasraya optimistis dapat menjaga tren positif pembangunan dan menjawab tantangan fiskal ke depan.
