Kabarminang – Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya mengatasi permasalahan sampah yang menjadi tantangan besar di berbagai daerah, terutama seiring kebijakan Pemerintah Pusat yang menutup 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berkonsep open dumping. Salah satu TPA yang terdampak kebijakan tersebut adalah TPA di Tungkal Selatan, Kota Pariaman.
Menindaklanjuti hal ini, Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, didampingi Asisten II Elfis Candra, Tim Ahli Yofan Syarif, dan jajaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), melakukan peninjauan ke sejumlah fasilitas pengelolaan sampah di Kota Pariaman pada Selasa sore (3/6).
Peninjauan dilakukan ke beberapa lokasi strategis, di antaranya Pusat Daur Ulang (PDU) yang berlokasi di Desa Tungkal Utara, Kecamatan Pariaman Utara. Fasilitas ini merupakan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI pada tahun 2021.
Selain itu, rombongan juga mengunjungi beberapa Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), seperti TPS 3R KSM Balai Indah di Desa Balai Naras, TPS 3R KSM Berkah Nyato di Desa Batang Kabung, dan TPS 3R KSM 7 Suku di Desa Koto Marapak, yang merupakan bantuan dari Kementerian PUPR pada tahun 2021 dan 2022.
Mulyadi menyoroti rendahnya pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia tersebut. “Hampir semua fasilitas yang telah kita dapatkan ini belum diberdayakan. Untuk itu, TPS 3R di desa akan kita dampingi dan berikan pelatihan, sedangkan PDU di Desa Tungkal Utara akan kita maksimalkan operasionalnya,” tegasnya.
Dengan kapasitas pengolahan hingga 10 ton sampah per hari, PDU tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Pariaman.
Lebih lanjut, Mulyadi menjelaskan bahwa keberadaan PDU dan TPS 3R merupakan bagian dari strategi pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan ini melibatkan kerja sama antara TPS 3R dan bank sampah dalam mengelola sampah organik dan anorganik, dengan pendekatan reduce, reuse, dan recycle (3R).
“Kunjungan ini adalah langkah awal kita untuk mengoptimalkan seluruh fasilitas dan alat yang sudah ada. Kita juga akan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Mulyadi, yang juga mantan Anggota DPRD Kota Pariaman selama tiga periode, menambahkan bahwa akan menjadi kerugian besar jika fasilitas bantuan dari pemerintah pusat tidak dimanfaatkan dengan baik.
“Alat-alat yang diberikan ini sangat canggih dan sangat berguna dalam proses pemilahan sampah,” tutupnya.
