Kabarminang — Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bersama kepala desa dan lurah se-Kota Pariaman. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Balai Kota Pariaman, pada Selasa (2/6/2026).
Rakor pendapatan daerah itu dibuka oleh Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi. Ia menyebut kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pendapatan daerah serta menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal dan berkelanjutan.
Ia melanjutkan, sektor pendapatan daerah, khususnya PAD, merupakan urat nadi pembangunan dan penopang utama kemandirian fiskal daerah.
“Tanpa realisasi pendapatan yang optimal, program-program pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat tidak akan berjalan secara maksimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, kemandirian fiskal daerah sangat bergantung pada pengelolaan dan optimalisasi potensi pajak serta retribusi daerah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Mulyadi juga mengimbau kepala desa dan lurah untuk mengoptimalkan PAD melalui penggalian potensi wilayah, penertiban kolektor pajak, serta pengelolaan APBDes dan APBKel yang transparan. Ia menegaskan pentingnya sinergi, akuntabilitas pelaporan, dan kepatuhan terhadap aturan.
“Kami menyadari bahwa tantangan di desa dan kelurahan semakin kompleks. Namun dengan komunikasi yang baik dan semangat gotong royong antar kepala desa dan lurah, kami yakin kita mampu membawa perubahan positif bagi daerah kita,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis, mengatakan bahwa dalam kondisi fiskal daerah saat ini, PAD menjadi salah satu upaya produktif yang harus terus ditingkatkan.
Menurutnya, ASN juga harus menjadi pionir dan teladan di tengah masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.
“Pada kesempatan ini kami juga sampaikan bahwa BPKPD terus berinovasi dalam rangka memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Tahun ini ada sebelas inovasi yang kami lahirkan untuk didaftarkan dalam Innovative Government Award 2026. Ini menjadi langkah maju dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan Kota Pariaman tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melalui kolaborasi seluruh pihak.
“Kita membangun Kota Pariaman ini tidak berbicara tentang sektoral, tetapi perlu dilakukan kolaborasi besar untuk meningkatkan PAD Kota Pariaman secara bersama-sama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
