Kabarminang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemko Padang dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Senin (27/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang itu menjadi bagian penting dari upaya penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
Penandatanganan komitmen turut dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Asisten III Setdako Padang Corri Saidan, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat Arif Ardiyanto, Inspektur Kota Padang, serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang.
Dalam sambutannya, Wali Kota Fadly Amran mengapresiasi dukungan strategis BPKP Sumbar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Kota Padang.
“Kami memberikan apresiasi kepada BPKP Provinsi Sumatera Barat yang tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga turun langsung mengawal percepatan pembangunan. Situasi saat ini menuntut kita untuk memperkuat langkah-langkah pengawasan agar target pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah pusat dapat tercapai,” ujar Fadly.
Ia menegaskan bahwa integritas aparatur merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah, serta menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, berintegritas, dan profesional.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat Arif Ardiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan efektivitas tata kelola pemerintahan di kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
“Dari hasil evaluasi, beberapa daerah seperti Kota Padang, Kota Solok, dan Sawahlunto dinilai cukup mampu dan siap menjadi model penerapan sistem pengendalian korupsi terintegrasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik.
Melalui komitmen ini, Pemko Padang berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berintegritas, demi terwujudnya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
