Painan – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) Sungai Nipah terus mengoptimalkan potensi yang ada
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kurang maksimalnya pendapatan akan mempengaruhi percepatan pembangunan,” kata Muhidi saat kunjungan kerja meninjau UPTD BPBALP Sungai Nipah, Senin (23/12/2024).
Ia mengungkapkan peluang PAD dari budidaya ikan laut dan payau itu besar, namun belum tergarap maksimal. Jadi perlu dicarikan solusinya ke depan untuk mengoptimalkan potensi tersebut agar tidak tersisa-siakan.
“Kunjungan kerja meninjau UPTD BPBALP Sungai Nipah upaya menghimpun informasi apa saja yang menjadi kendala untuk optimalisasi kinerja, baik dalam manajemen SDM maupun pemberdayaan masyarakat hingga kebutuhan untuk pengembangan kedepannya,” terangnya.
Muhidi berharap hal ini sesuai dengan prinsip untuk mensejahterakan masyarakat. Ia membeberkan kondisi PAD Sumbar sekarang sangat terbatas, apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Opsen Pajak, 60 persen hasil pajak kendaraan bermotor langsung ke daerah.
“Jadi pada tahun 2025, terjadi penurunan PAD Sumbar sebesar Rp1,3 triliun. Semua potensi harus dimaksimalkan, termasuk dari sektor kelautan dan perikanan yang diharapkan menjadi andalan untuk menambah pendapatan,” ujarnya.
Muhidi menyebut untuk memaksimalkan program-program kerja UPTD BPBALP Sungai Nipah, ada pilihan untuk bekerjasama dengan pengusaha jika alokasi APBD kurang dengan konsep yang jelas. Jika potensi kelautan dan perikanan besar untuk PAD dengan konsep yang kongrit, ada peluang penambahan anggaran.
