Ia menilai pendekatan pembebasan lahan yang hanya berorientasi pada kompensasi finansial belum cukup menjawab persoalan di Sumatera Barat karena tanah ulayat memiliki makna yang lebih luas bagi masyarakat adat.
“Masyarakat adat umumnya tidak menolak jalan tol, melainkan menanyakan penentuan lokasi trase yang melintasi tanah ulayat ketika masih ada pilihan jalur alternatif,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pelibatan masyarakat adat sejak tahap awal perencanaan menjadi langkah penting untuk memperkecil potensi konflik sekaligus meningkatkan penerimaan terhadap proyek strategis tersebut.
Rest Area untuk UMKM Nagari
Selain proses perencanaan yang lebih partisipatif, Yosritzal juga mengusulkan agar pembangunan jalan tol menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
Salah satu skema yang ditawarkan ialah pengembangan rest area yang memberikan ruang bagi pelaku UMKM lokal dan produk-produk nagari sehingga masyarakat tidak hanya menerima dampak pembangunan, tetapi juga memperoleh peluang ekonomi baru.
Ia juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan pembangunan jalan penghubung dan lokasi gerbang tol secara strategis agar mampu mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar koridor jalan tol.
Menurutnya, upaya menghindari kawasan sawah produktif maupun tanah ulayat memang berpotensi menambah biaya konstruksi pada tahap awal, tetapi langkah tersebut dapat mengurangi biaya sosial yang jauh lebih besar di masa mendatang.
“Menghindari sawah produktif dan kawasan adat mungkin menambah biaya konstruksi awal, tetapi langkah ini efektif mencegah biaya sosial yang jauh lebih besar di masa depan,” tegasnya.
Yosritzal berharap pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi–Payakumbuh dapat menjadi penghubung pertumbuhan ekonomi tanpa mengesampingkan penghormatan terhadap tanah ulayat dan nilai-nilai adat yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Minangkabau.
