Kabarminang – Wali Kota Pariaman Yota Balad komit memerangi korupsi dan mendukung upaya pemberantasan secara terintegrasi. Menurutnya, pemberantasan korupsi butuh kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kami mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antar level pemerintahan, demi pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan sistematis,” ujar Yota Balad saat mengikuti Rapat Kordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Rabu (21/5).
Yota Balad melanjutkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya dengan niat saja namun harus dibarengi dengan sistem yang kuat, pengawasan yang tegas, serta komitmen kolektif dari semua unsur pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Ia menegaskan, Pemko Pariaman siap bersinergi dan terbuka untuk dievaluasi.
“Pemko Pariaman berkomitmen menjadi bagian dari solusi dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi. Semoga pertemuan hari ini yang digelar KPK RI, dapat memperkuat semangat kita dalam melangkah bersama menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan terpercaya,” imbuhnya.
Diketahui, Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi, dipimpin oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Agung Yuda Wibowo dan jajaran KPK RI. Rakor dimulai sejak 28 April 2025 sampai 22 Mei 2025, untuk Wilayah I yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu.
Pada 21 Mei 2025 terdapat 7 daerah di Sumbar mengikuti Rakor KPK RI tersebut yakni Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman.
Untuk Kota Pariaman, Wali Kota Yota Balad hadir didampingi Ketua DPRD Muhajir Muslim, Wakil Ketua DPRD Reza Saputra dan Yogi Firman, Pj Sekretaris Daerah Mursalim, Inspektur Alfian, Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Adrial dan Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Adi Junaidi.
