Kabarminang – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kota Padang, dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Padang pada Senin (13/10/2025).
Mewakili Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang tahun 2026 direncanakan sebesar Rp1,12 triliun. Angka ini menjadi salah satu komponen utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang.
Maigus juga menyampaikan bahwa pendapatan transfer disesuaikan dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,53 triliun, atau turun sekitar Rp345,8 miliar (18,4 persen) dari kesepakatan awal. Penyesuaian itu, kata Maigus, mengikuti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Selain itu, Maigus menyampaikan bahwa belanja daerah turun dari Rp3,31 triliun menjadi Rp2,79 triliun, atau berkurang sekitar Rp524,4 miliar (15,8 persen) dibanding rancangan sebelumnya.
“Sesuai dengan amanat Undang-undang, hari ini kita menyampaikan nota pengantar RAPBD 2026. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif, pembahasan APBD dapat diselesaikan secara tepat waktu,” ujarnya.
Dengan pengurangan dana transfer pusat yang sangat signifikan, kata Maigus, Pemko Padang harus memastikan setiap Rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat bagi masyarakat.
Terkait dengan pembangunan, kata Maigus, nilai pinjaman daerah disesuaikan menjadi Rp81 miliar. Ia menjelaskan bahwa dana itu difokuskan pada revitalisasi Pasar Raya Padang, kawasan Pantai Padang, dan Kawasan Kota Tua.
“Revitalisasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika Pasar Raya, Pantai Padang, dan Kawasan Kota Tua tertata dengan baik, tentu akan meningkatkan kunjungan dan menggerakkan sektor UMKM,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian R-APBD tersebut dan berharap pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan lancar.
“Kita akan menelaah dan membahas R-APBD ini secara mendalam, agar menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan kemajuan daerah,” ujarnya.
