Kabarminang — DPRD Pesisir Selatan kembali rapat dan menginap di hotel mewah di Padang. Kali ini lembaga legislatif itu rapat di Grand Basko Hotel. Pada 28—30 Agustus 2025 mereka rapat dan menginap di Hotel Truntum Padang. Keduanya merupakan hotel berbintang empat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuagan dan Pendapatan Asli Daerah Pesisir Selatan, Suhandri, mengatakan bahwa rapat tersebut di Grand Basko Hotel tersebut merupakan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Pesisir Selatan 2026. Ia menyebut bahwa rapat itu digelar sejak Senin (14/10) sampai Rabu (16/10).
“Rapat sudah selesai pukul 12.00 WIB tadi,” ujar Suhandri saat dihubungi Sumbarkita.
Untuk membahas tersebut, Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pesisir Selatan menginap di Grand Basko Hotel selama dua malam.
“Saya ikut menginap karena diundang untuk ikut rapat tersebut sebagai bagian TAPD Pesiri Selatan,” ucapnya.
Suhandri menyampaikan bahwa dalam pembahasan KUA-PPAS tersebut disepakati bahwa belanja pada APBD Pesisir Selatan ditargetkan Rp1,6 triliun, dan pendapatan ditargetkan Rp1,6 triliun.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Pesisir Selatan, Busra, tidak menjawab pertanyaan Sumbarkita saat diminta konfirmasi tentang rapat pembahasan KUA-PPAS 2026 itu. Ia juga tidak menjawab panggilan telepon Sumbarkita. Sumbarkita akan menerbitkan tanggapan atau komentar DPRD Pesisir Selatan pada berita selanjutnya.
Sebelumya, Tim Banggar DPRD Pesisir Selatan rapat dan menginap di Hotel Truntum Padang pada 28—30 Agustus 2025 untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
Puluhan mahasiswa dalam demonstrasi di depan Kantor DPRD Pesisir Selatan pada Senin (1/9) menyoroti rapat DPRD Pesisir Selatan di Hotel Truntum di Padang di tengah efisiensi anggaran. Hardiansyah Kurniawan, salah satu orator demonstrasi tersebut, mempertanyakan alasan DPRD Pesisir Selatan mengadakan rapat sekaligus menginap di hotel bintang 4 di Padang. Ia mempertanyakan apakah ruang rapat paripurna di Kantor DPRD Pesisir Selatan tidak layak menjadi tempat rapat yang representatif.
“Kenapa rapat membahas anggaran harus di Padang? Kalau rapat harus di hotel, mengapa rapatnya tidak di hotel di Pesisir Selatan? Rapat sekaligus menginap di Padang memakan biaya besar. Kalau rapatnya diadakan di Pesisir Selatan, biayanya lebih efisien daripada rapat di Padang,” ujar Hardi.
