Kabarminang – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat (Sumbar), Hendrajoni, menilai perbedaan sikap politik dengan istrinya, Lisda Hendrajoni, terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang biasa dalam dinamika politik.
Hendrajoni yang juga menjabat Bupati Pesisir Selatan itu memastikan perbedaan pandangan politik dengan Lisda, yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, tidak menjadi persoalan dalam rumah tangga maupun organisasi partai yang dipimpinnya.
“Aman-aman saja, itu dinamika politik. Banyak juga orang yang masuk ke PSI,” ujar Hendrajoni kepada Sumbarkita, Jumat (13/11).
Ia juga menegaskan bahwa perbedaan langkah politik tersebut tidak memengaruhi aktivitasnya di partai. Menurutnya, PSI Sumbar tetap menjalankan kegiatan organisasi seperti biasa.
“Tidak masalah, PSI tetap berjalan,” katanya.
Perbedaan haluan politik pasangan tersebut bermula setelah Hendrajoni memutuskan meninggalkan Partai NasDem dan bergabung dengan PSI pada 31 Januari 2026. Pada Juli 2026, ia kemudian dipercaya menjabat sebagai Ketua DPW PSI Sumbar.
Sementara itu, Lisda tetap menjadi kader NasDem dan menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Dengan demikian, keduanya kini berada di partai politik yang berbeda.
Perbedaan sikap itu menjadi sorotan setelah Lisda tercatat sebagai salah satu dari 120 anggota DPR RI yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan keabsahan persyaratan ijazah Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026).
