Kabarminang – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memperkuat sinergi untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan yang digelar di Aula Josrizal Zain Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh, Jumat (23/10/2026).
Sosialisasi tersebut terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama membahas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal seperti petani, nelayan, pedagang pasar, pengemudi ojek daring, dan pekerja mandiri. Sementara itu, sesi kedua memberikan pemahaman mengenai pentingnya memastikan kepesertaan aktif dalam program BPJS Kesehatan, termasuk bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Kegiatan itu dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Nofriwandi, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yasrizal, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Payakumbuh, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Payakumbuh.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik dan infrastruktur.
“Kemajuan pembangunan fisik infrastruktur agar berjalan lancar tentu juga harus diukur dari sejauh mana masyarakatnya mampu memperoleh jaminan perlindungan, rasa aman yang utuh, serta kesempatan untuk menikmati taraf hidup yang jauh lebih sejahtera dan sehat,” katanya saat membuka kegiatan.
Menurut Zulmaeta, keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat dapat menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran bulanan. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap terlibat dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, terutama bagi pekerja rentan.
Ia juga berharap kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS, pihak swasta, dan para donatur terus diperkuat untuk menjawab berbagai kebutuhan perlindungan sosial di tengah masyarakat.
Zulmaeta turut menyampaikan apresiasi atas dukungan anggaran dan program yang diberikan Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama untuk Kota Payakumbuh.
Pada kegiatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mengatakan kehadiran Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja strategis merupakan bagian dari upaya negara memberikan kepastian perlindungan sosial kepada masyarakat secara lebih merata.
“Negara melalui program jaminan sosial berupaya untuk merangkul seluruh elemen pekerja tanpa terkecuali, baik pekerja sektor formal maupun informal, agar terlindungi dari pelbagai risiko sosial dan ekonomi yang mengancam,” ungkapnya.
Ade menjelaskan, pekerja dapat memperoleh perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan iuran sebesar Rp36.800 per bulan. Perlindungan tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Hari Tua (JHT).
Menurutnya, proses pendaftaran kepesertaan juga telah didukung layanan digital melalui aplikasi Jamsostek Mobile.
“Dengan iuran yang sangat ringan dan terjangkau, masyarakat diimbau untuk tidak ragu menyisihkan sebagian kecil penghasilannya demi menjamin masa depan diri dan keluarga tercinta,” lanjut Ade.
Selain perlindungan ketenagakerjaan, masyarakat juga diingatkan untuk memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap aktif. Hal itu dinilai penting untuk menghindari kendala administratif ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, termasuk dalam kondisi darurat. Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mengecek tagihan, melakukan perubahan data, hingga menyampaikan pengaduan tanpa harus datang dan mengantre di kantor cabang.
Melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pemahaman masyarakat mengenai jaminan sosial diharapkan semakin meningkat sehingga pekerja dan keluarganya dapat mengetahui hak serta perlindungan yang tersedia.
“Cita-cita bersama untuk melahirkan tenaga kerja yang terlindungi sepenuhnya, keluarga yang hidup dalam ketenangan, serta masyarakat yang semakin maju dan sejahtera dapat segera terwujud dengan baik,” imbuhnya.
