Kabarminang – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Andalas (Unand) menyoroti implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam diskusi publik yang digelar, Kamis (9/4/2026). Mahasiswa menilai program tersebut penting, namun pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan daerah.
Presiden Mahasiswa KM Unand, Shabbarin Syakur, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan hasil kajian lapangan yang dilakukan tim BEM.
“Suara yang kami bawa di BEM Unand ini bukan suara hasil karangan di atas meja. Kami punya tim kajian yang turun langsung mendengar keluhan di bawah,” ujarnya.
Menurutnya, mahasiswa tidak menolak program MBG karena sejalan dengan upaya menekan angka stunting. Namun, pelaksanaannya dinilai masih terkesan terburu-buru dan bersifat top-down.
“Kami sepakat stunting harus ditekan. Namun implementasinya masih terkesan terburu-buru dan top-down. Ini yang kami sebut perlu evaluasi total,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam rantai pasok program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani dan pelaku usaha lokal di Sumatera Barat. Selain itu, penggunaan produk lokal dinilai perlu diperkuat agar dampak ekonomi program dapat menyebar secara merata di masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade yang hadir langsung dalam diskusi itu, menyebut program MBG memiliki dampak ekonomi signifikan di daerah.
“Perputaran uang dari MBG di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp10 sampai Rp12 triliun. Sekitar 86 persen dinikmati masyarakat sekitar sekolah dan pelaku UMKM,” ujarnya.
Ia menegaskan program tersebut merupakan intervensi penting untuk menekan angka stunting di Sumatera Barat yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Panelis diskusi, dosen FISIP Unand, Indah Adi Putri, menilai MBG sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap standar higienitas makanan serta transparansi dalam penyaluran program agar tepat sasaran.
Senada, dosen FISIP Unand, Malse Yulivestra, menyoroti pentingnya keberlanjutan program serta keterlibatan petani dan peternak lokal dalam rantai pasok MBG. Menurutnya, keterlibatan tersebut akan menentukan sejauh mana dampak ekonomi program benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.
Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Budaya Unand, Hary Efendi Iskandar, menilai dinamika kritik terhadap program MBG merupakan bagian dari tradisi intelektual kampus. Ia menekankan pentingnya ruang dialog antara mahasiswa dan pembuat kebijakan agar program pemerintah dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat.
