Kabarminang – Wali Kota Zulmaeta menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh dalam menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah, Rida Ananda, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program MBG di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Balai Kota Payakumbuh, Senin (23/2/2026).
Dalam sambutannya, Rida menyampaikan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.
“Melalui program ini, kita ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik agar tumbuh sehat, terhindar dari stunting dan anemia, serta lebih fokus dalam belajar,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk keterlibatan UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan begitu, dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meringankan beban pengeluaran keluarga.
Rida menjelaskan, di Kota Payakumbuh saat ini telah terdaftar 30 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, 19 unit telah beroperasi dan melayani penerima manfaat, sementara 11 unit lainnya masih dalam tahap persiapan administrasi dan teknis.
Empat unit SPPG di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk komitmen terhadap standar keamanan dan kelayakan pangan.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan secara ketat dan konsisten guna mencegah terjadinya kasus keracunan maupun kejadian lain yang dapat merugikan kesehatan penerima manfaat.
“Kami berharap program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Mari bekerja dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat kolaborasi demi masa depan anak-anak kita dan kemajuan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, memaparkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan SPPG. Ia menyebutkan masih adanya perencanaan menu yang belum sepenuhnya memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), standar porsi yang belum seragam, hingga proses pengolahan dan distribusi makanan yang berpotensi memengaruhi mutu.
Menurutnya, penerapan standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), pengawasan rantai pasok bahan baku, serta pemanfaatan pangan lokal Sumatera Barat menjadi langkah penting untuk mendukung keberlanjutan program.
“Langkah korektif dan preventif terus kami lakukan, termasuk pengetatan distribusi, pengawasan mutu produksi, serta peningkatan kapasitas penjamah makanan secara berkala,” jelasnya.
Ia menambahkan, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari sanitasi fasilitas dan peralatan, persiapan dan pengolahan bahan pangan, penyimpanan makanan dan sampel, hingga prosedur penanganan apabila terjadi keracunan makanan.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Ketua TP-PKK Ny. Eni Zulmaeta, Ketua GOW Ny. Yeni Elzadaswarman, kepala OPD terkait, Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG, Kepala Regional Provinsi Sumatera Barat, ketua yayasan, mitra, serta kepala SPPG.
