Penanganan Banjir dan Bantuan Infrastruktur
Warga juga mengeluhkan masalah drainase yang menyebabkan banjir. Evi Yandri memastikan akan segera melakukan pemeriksaan terhadap saluran drainase dan mengusulkan perbaikannya jika ditemukan kerusakan.
Selain itu, beberapa permintaan lain seperti bantuan mesin dan bibit untuk kelompok wanita tani (KWT), renovasi masjid, serta perbaikan fasilitas PAUD juga disampaikan masyarakat. Untuk mendukung hal ini, Evi Yandri meminta warga menyiapkan proposal. Bahkan, sebagai bentuk dukungan pribadi, ia langsung memberikan bantuan dana Rp2 juta untuk renovasi masjid dan menjanjikan 1.000 bibit cabai rawit setelah Hari Raya.
Bantuan Modal Usaha di Koto Baru Nan XX
Saat pertemuan di Koto Baru Nan XX, masyarakat mengusulkan bantuan modal usaha dan pelatihan menjahit atau memasak bagi ibu-ibu. Evi Yandri menjelaskan bahwa bantuan modal hanya dapat diberikan dalam bentuk peralatan dan harus diajukan oleh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta warga membentuk kelompok dan mengajukan proposal agar bantuan dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Lurah Koto Baru Nan XX, Donasri, meminta agar pengerukan sungai di wilayah tersebut kembali dilakukan. Menurutnya, pengerukan yang sebelumnya telah direalisasikan oleh Evi Yandri berhasil mengurangi banjir, tetapi saat ini sungai kembali mengalami pendangkalan akibat sampah dan endapan tanah.
Dalam pertemuan ini, masyarakat juga berseloroh meminta sumbangan untuk acara rekreasi warga. Evi Yandri pun langsung memberikan dana pribadi sebesar Rp2 juta, yang disambut sorak gembira oleh warga. Selain itu, ia juga menyumbangkan dua sak semen untuk membantu perbaikan jalan rusak sepanjang enam meter.
Komitmen Menindaklanjuti Aspirasi
Dalam setiap pertemuan resesnya, Evi Yandri menekankan pentingnya pertemuan langsung antara masyarakat dan wakil rakyat. Menurutnya, ada aspirasi yang bisa langsung ditindaklanjuti, sementara sebagian lainnya akan diperjuangkan dalam program APBD Provinsi Sumbar.
“Memang tidak semua aspirasi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tetapi bukan berarti tidak akan diperjuangkan. Jika perlu, kita akan koordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang atau bahkan pemerintah pusat melalui kader di DPR RI,” tutupnya.
