“Ini mencoreng citra pariwisata Kota Padang. Tidak boleh ada praktik pemaksaan parkir, apalagi sampai mengusir atau menolak pengunjung karena tidak mengikuti kemauan oknum tukang parkir,” tegas Rachmad, yang juga merupakan Ketua Umum Alumni SMAN 6 Padang.
Ia menilai pengelolaan parkir harus dilakukan secara profesional, dengan sistem yang transparan dan petugas resmi yang terlatih. Menurutnya, pengunjung seharusnya diberi kebebasan dalam memilih lokasi parkir.
“Pengunjung datang untuk menikmati suasana pantai, bukan untuk merasa tertekan,” ujar anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Padang 5 tersebut.
Rachmad juga mendesak Pemko Padang menempatkan personel pengawasan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata secara rutin di kawasan wisata. Ia menilai langkah ini penting agar pengelola, pedagang, dan juru parkir tidak bertindak semena-mena.
Selain soal parkir, legislator Gerindra itu juga menyoroti persoalan harga makanan dan minuman yang kerap dikeluhkan wisatawan. Menurutnya, tidak semua pelaku usaha bersikap curang, namun pemerintah harus bertindak tegas terhadap oknum yang merusak reputasi kawasan wisata.
“Harga makanan dan minuman harus masuk akal. Jika perlu, ada pengawasan harga dari dinas terkait serta sanksi bagi pelaku usaha yang curang,” ujarnya.
Ia menegaskan, sanksi tegas perlu diberikan kepada siapa pun yang terbukti melanggar aturan dan merusak pengalaman wisatawan. Menurutnya, kasus serupa telah berulang dan berisiko menurunkan minat kunjungan ke destinasi wisata unggulan di Kota Padang.
“Kalau kita serius ingin menjadikan Pantai Padang sebagai destinasi utama, maka pengelolaannya juga harus serius. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran,” tutupnya.
