Kabarminang — Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat adanya tekanan psikologis yang membayangi petugas di lapangan akibat viralnya video parodi dan informasi terkait dengan penolakan Sensus Ekonomi 2026 di media sosial.
Kepala BPS Sumbar, Nurul Hasanudin, mengungkapkan bahwa maraknya konten negatif dari luar daerah tersebut memicu kecurigaan berlebih dari sebagian masyarakat. Akibatnya, petugas di lapangan menghadapi kendala komunikasi dan harus memberikan penjelasan ekstra saat mengetuk pintu warga.
“Kami tidak memungkiri ada dampak psikologis bagi petugas akibat video viral tersebut. Masyarakat menjadi ekstra hati-hati sehingga petugas kami harus lebih sabar menjelaskan maksud kedatangan mereka,” ujar Hasanudin pada Rabu (1/7/2026).
Meskipun menghadapi resistensi psikologis akibat sentimen di internet, Hasanudin menyebut bahwa mayoritas masyarakat Sumbar di lapangan sebenarnya masih bersikap kooperatif. Sejak dimulai dua minggu lalu, pelaksanaan sensus yang dijadwalkan berlangsung hingga Agustus 2026 secara umum berjalan lancar.
Menanggapi meluasnya kekhawatiran warga yang dipicu oleh isu liar di media sosial, kata Hasanudin, pihaknya menyatakan komitmen terkait dengan kerahasiaan informasi warga yang disensus. Ia memastikan bahwa data individu yang dikumpulkan dari masyarakat dilindungi penuh oleh undang-undang.
“Kami menjamin seratus persen keamanan data warga. Hasil sensus ini murni untuk kepentingan statistik, bukan sebagai data individu, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan pajak,” tutur Hasanudin.
Ia memaparkan bahwa data yang terkumpul dari semua responden akan digunakan untuk memetakan struktur serta pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rentang sepuluh tahun terakhir, yaitu dari 2016 hingga 2026. Ia menjelaskan bahwa indikator itu menjadi acuan penting bagi perencanaan pembangunan daerah.
Perihal materi pertanyaan mengenai omzet, aset, biaya produksi, hingga pendapatan usaha, Hasanudin mengakui bagian tersebut merupakan poin yang sangat sensitif bagi para pelaku usaha. Namun, pengisian indikator finansial itu tetap menjadi instrumen utama yang wajib dipenuhi.
