Padang Panjang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang terus mengupayakan penanggulangan kemiskinan dengan berbagai program. Salah satunya mendiskusikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Kamis (19/12/2024).
Dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai III Gedung BKPSDM/Bappeda, Rapat TKPK tersebut dibuka Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra. Dihadiri kepala OPD, BUMN, BUMD, Badan Amil Zakat Nasional, camat dan lurah.
Pada 2022 angka Kemiskinan Ekstrem di Padang Panjang berada pada angka 0%. Namun pada 2023 naik kembali menjadi 1,07%. Pada 2024, hingga Juli setelah dilakukan pendataan ulang, angka kemiskinan ekstrem berada pada angka 0,17%.
Dalam sambutannya, Pj Wako Sonny menyampaikan, penanggulangan kemiskinan di Padang Panjang tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemko saja. Perlu kolaborasi dan kerja sama dengan BUMN, BUMD, Baznas dan lainnya.
“Kita sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat yang tergolong miskin dengan total Rp1,5 juta per orang. Kita salurkan Rp500 ribu setiap bulannya selama tiga bulan,” ujar Sonny.
Pada 2025 mendatang, Pemko juga sudah mengalokasikan APBD untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Baik yang sudah terdaftar maupun yang belum, akan dialokasikan bantuan. Bagi yang belum inilah yang akan diisi BUMN, BUMD, Baznas dan lainnya.
“Seperti BUMN, Bank Nagari memiliki dana CSR, Baznas yang memiliki empat program, ini bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat kita terhindar dari kemiskinan. Juga kolaorasi dari semua OPD sangat dibutuhkan untuk memberikan program-program yang mereka butuhkan untuk memperbaiki perekonomiannya,” tuturnya lagi.
