Kabarminang – Pemerintah pusat memastikan dukungannya untuk membangun kembali Pasar Blok Barat Pusat Pertokoan Kota Payakumbuh yang terbakar pada 26 Agustus 2025 lalu. Pembangunan tersebut akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Hal itu diutarakan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, pada saat meninjau lokasi kebakaran bersama Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Senin (08/09/2025).
“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo berkomitmen membangun kembali Pasar Payakumbuh. Hari ini kami hadir untuk membantu mempercepat seluruh proses yang diperlukan,” kata Andre.
Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap melakukan pembangunan. Satker Pelaksana Strategis Kementerian PU akan segera berkoordinasi dengan Pemko Payakumbuh untuk memfinalisasi desain rencana pembangunan pasar.
“Rapat awal dengan Sekjen Kementerian PU dan Dirjen Prasarana Strategis sudah dilakukan. Artinya, tinggal kita memastikan semua persyaratan administrasi terpenuhi agar pembangunannya bisa segera berjalan,” ujarnya.
Namun, Andre menekankan bahwa langkah awal yang harus segera diselesaikan adalah penyelesaian sertifikasi lahan yang masih berstatus tanah ulayat.
“Karena pasar ini masih berstatus tanah ulayat, maka harus disertifikasi terlebih dahulu menjadi milik Pemko Payakumbuh. Kami akan bekerja sama dengan Ibu Rezka untuk mempercepat proses ini,” jelasnya.
Andre juga menegaskan bahwa dirinya akan mengawal langsung proses tersebut hingga pembangunan benar-benar dimulai pada 2026.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Rezka Oktoberia, menjelaskan bahwa sertifikasi lahan merupakan prasyarat utama agar pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran pembangunan.
“Tahap pertama, kami akan bertemu dengan masyarakat hukum adat untuk membicarakan penyelesaian lahan. Setelah itu, proses administrasi sertifikasi akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku di Kementerian ATR/BPN,” kata Rezka.
Ia mengatakan, proses ini akan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan masyarakat adat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami berharap dukungan semua pihak agar proses ini berjalan lancar. Sertifikat ini sangat penting sebagai dasar hukum pembangunan yang akan dilakukan pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga akan melakukan pengecekan ke lapangan terkait batas zona dan bidang lahan yang disepakati.
“Kami akan cek titik-titik sesuai peta dan bidang yang pernah diberikan oleh masyarakat hukum adat, lalu melakukan inventarisasi agar jelas lahan mana yang masuk dalam rencana pembangunan pasar,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas perhatian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan Pasar Payakumbuh.
“Pasar Blok Barat adalah jantung perekonomian Kota Payakumbuh. Pemko akan bekerja keras agar pemulihan berjalan baik dan pembangunan kembali dapat segera terwujud,” katanya.
Ia juga mengajak pedagang untuk mendukung penuh proses relokasi yang sedang disiapkan oleh Pemko Payakumbuh.
“Relokasi adalah langkah penting agar pedagang bisa tetap beraktivitas sambil menunggu pembangunan dimulai. Kami memastikan lokasi relokasi yang layak dan aman,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak, terutama masyarakat dan pedagang, memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah.
“Dengan kerja sama yang baik, pembangunan pasar baru pada tahun 2026 dapat terwujud, dan Payakumbuh akan kembali pulih dari musibah ini,” pungkasnya.
