Kabarminang – Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), menegaskan tidak akan mentolerir praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari tenaga kesehatan.
“Saya sangat berang mendengar adanya oknum-oknum yang mencoba melakukan pungutan terhadap calon P3K. Ini jelas merugikan dan tidak ada kaitannya dengan perjuangan mereka. Yang berwenang mengajukan adalah pemerintah daerah, bukan kelompok tertentu,” katanya pada saat menemui calon P3K kategori R3 dan R4 tenaga kesehatan di Aula Dinas Kesehatan, Parit Malintang, Senin (25/8/2025).
Ia mengatakan, salah satu syarat utama menjadi ASN adalah kejujuran, sportivitas, serta bebas dari praktik korupsi dan pungli. Karena itu, ia menegaskan keberhasilan usulan P3K bukan karena perjuangan individu atau kelompok, melainkan hasil dari pengajuan resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Bupati JKA menyampaikan bahwa sebanyak 216 orang tenaga kesehatan kategori R4 akan diusulkan formasinya ke Kementerian Kementerian PAN RB. Sebelumnya, usulan untuk tenaga honorer lainnya juga sudah rampung, dan kini tinggal sekitar lebih dari 200 orang lagi dari kategori R3 dan R4 yang akan dituntaskan.
“Totalnya lebih dari 1.800 orang tenaga honorer di Padang Pariaman sudah kita usulkan kembali ke pusat. Proses ini dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, pengalaman, serta pengabdian para tenaga kesehatan yang rata-rata sudah bekerja belasan tahun,” jelasnya.
Bupati juga menegaskan komitmennya untuk menutup rapat peluang praktik kotor dalam pemerintahan.
“Di masa pemerintahan kami tidak ada seperak pun untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Kalau ada yang mendengar ada pembayaran sejumlah uang untuk mendapatkan jabatan atau pekerjaan, saya pastikan itu tidak benar dan tidak akan saya tolerir,” ujarnya.
