Kabarminang – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan menyusul angka kemiskinan daerah yang tercatat sebesar 5,87 persen pada Maret 2026. Pemerintah daerah menilai perlu ada penguatan koordinasi dan ketepatan sasaran agar berbagai program bantuan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Solok Selatan, Selasa (17/11/2026).
Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, mengatakan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator makro pembangunan daerah sekaligus bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Solok Selatan pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,87 persen. Angka tersebut lebih tinggi 0,58 poin persentase dibandingkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang menetapkan angka kemiskinan sebesar 5,29 persen pada 2026.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi kita bersama. Kita tidak boleh merasa puas dengan capaian tersebut, namun kita harus melihat kembali apakah intervensi yang dilakukan sudah tepat sasaran, apakah penerima manfaat benar-benar masyarakat yang membutuhkan, dan apakah program tersebut telah memberikan perubahan terhadap kondisi kehidupan masyarakat,” kata Yulian.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terlibat aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya, keterlibatan tersebut tidak cukup hanya untuk memenuhi kewajiban administratif. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus membawa data yang valid, menyampaikan kendala secara terbuka, serta menyepakati langkah tindak lanjut yang terukur.
Penguatan koordinasi penanggulangan kemiskinan ini juga mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Aturan tersebut mengarahkan pemerintah daerah bersama kementerian dan lembaga untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan secara terpadu, tepat sasaran, serta melibatkan masyarakat secara luas.
Selain itu, pelaporan pelaksanaan program strategis nasional merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Melalui sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dikelola Kepala Bapperida, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat realisasi anggaran, memastikan capaian kegiatan, serta menyampaikan laporan semesteran secara lengkap dan tepat waktu.
Sejumlah program bantuan dan pemberdayaan masyarakat telah dijalankan Pemkab Solok Selatan untuk menekan angka kemiskinan. Program tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, seragam sekolah gratis, biaya sekolah gratis, dan layanan berobat gratis melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Selain bantuan sosial, pemerintah daerah juga menjalankan program bantuan peralatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), pelatihan kewirausahaan, bantuan bibit pertanian dan alat mesin pertanian (alsintan), serta bantuan bagi lanjut usia.
Pemkab Solok Selatan turut mendorong keterlibatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dunia usaha melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Sinergi tersebut diharapkan membuat dukungan dari berbagai pihak lebih terarah dan terkoordinasi sehingga dapat memperluas jangkauan program penanggulangan kemiskinan di Solok Selatan.





















