Kabarminang – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan membentuk Klaster Logistik Terpadu dan Tim Reaksi Cepat (TRC) multisektor hingga tingkat nagari.
Penguatan tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan cadangan logistik atau buffer stock serta mempercepat kaji cepat, evakuasi dan distribusi bantuan sejak hari pertama bencana.
Dorongan itu disampaikan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana, saat menerima audiensi Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat bersama jajaran di Kantor Logistik dan Peralatan BNPB, Bekasi, Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan itu, turut hadir Kepala Pelaksana BPBD Padang Pariaman Emri Nurman, Kepala DLHPKPP Andri Satria Masri dan Kepala Bagian Organisasi Ali Mustafa.
Andi mengatakan, ketersediaan cadangan logistik menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan bencana pada fase awal. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun klaster logistik dengan melibatkan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan.
“Kalau di lapangan tidak ada buffer stock, ini menjadi kendala. Karena itu kami menyampaikan agar dibentuk klaster logistik. Kalau klaster logistik sudah terbentuk, saya yakin buffer stock pasti ada,” ujar Andi.
Menurut Andi, kolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan logistik tidak harus sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah. Dunia usaha dapat berbagi peran dalam menyediakan kebutuhan dasar, seperti pangan, air minum, armada hingga alat berat.
“Siapa yang berbuat apa, siapa yang menampung apa, siapa yang menyimpan apa. Hari pertama sudah bisa langsung didistribusikan dengan dipandu BPBD,” jelasnya.
Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat menyambut positif arahan tersebut. Ia meminta pembentukan klaster logistik segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.
“Segerakan saja. Kita rapat koordinasi dulu untuk menyamakan persepsi. Kita ini rawan bencana dan potensi bencananya banyak. Kita perlu penguatan supaya ketika terjadi bencana kita tidak lagi bingung,” tegas Rahmat.
TRC Diperkuat hingga Nagari
Selain klaster logistik, BNPB mendorong pembentukan TRC multisektor yang melibatkan perangkat daerah terkait, mulai dari pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, sosial hingga unsur lainnya.
Personel dari setiap perangkat daerah diharapkan ditetapkan secara resmi sehingga memiliki tugas, kewenangan dan mekanisme koordinasi yang jelas ketika terjadi bencana.
Andi menekankan, keberadaan TRC tidak cukup hanya di tingkat kabupaten. Kapasitas respons perlu diperkuat hingga kecamatan dan nagari sebagai lini pertama ketika akses menuju lokasi bencana terputus.
“Kalau akses terputus, yang terlebih dahulu bekerja adalah tim di kecamatan dan desa. Mereka melakukan evakuasi, asesmen, kemudian melaporkannya ke kabupaten,” katanya.
BNPB juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas personel kebencanaan.
“Kami siap datang untuk melatih. Bersurat saja kepada Kepala BNPB untuk peningkatan kapasitas,” ujar Andi.
Rahmat menilai penguatan kapasitas hingga tingkat nagari penting mengingat luas wilayah dan kondisi geografis Padang Pariaman.
“Untuk menjangkau desa yang jauh dan terluar membutuhkan waktu. Minimal pertolongan pertama sudah ada dari masyarakat setempat,” ujarnya.
Perkuat Kesiapsiagaan Berbasis Masyarakat
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Padang Pariaman juga memaparkan program Bunda Tangguh Bencana (Buntana) sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
Program tersebut melibatkan PKK dan Dasawisma. Rahmat menilai keterlibatan kelompok tersebut dapat memperkuat edukasi kebencanaan hingga lingkungan keluarga.
“Ini lebih bagus karena mereka lebih banyak berada di rumah, sehingga diharapkan dapat mengedukasi anak-anak dan lingkungan sekitarnya,” kata Rahmat.
Di sisi lain, kondisi sarana operasional TRC BPBD juga menjadi perhatian. Kepala Pelaksana BPBD Padang Pariaman Emri Nurman mengatakan sejumlah kendaraan operasional membutuhkan peremajaan karena telah berusia cukup lama.
“Mobil pick-up kita bantuan tahun 2009, ada dua. Sekarang untuk rekan-rekan TRC ke lapangan agak sulit karena kondisinya,” ungkap Emri.
Pertemuan tersebut turut membahas percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
Kesiapsiagaan menghadapi potensi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian. Kepala DLHPKPP Padang Pariaman Andri Satria Masri mengingatkan adanya peningkatan titik panas di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi, yang berpotensi berdampak hingga Sumatera Barat.
“Dampaknya bisa sampai ke Sumatera Barat. Semalam informasinya sudah meningkat,” ujarnya.
Penguatan klaster logistik, TRC hingga tingkat nagari dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat diharapkan membuat penanganan bencana di Padang Pariaman lebih cepat dan mandiri. Kolaborasi pemerintah, nagari, masyarakat dan dunia usaha menjadi bagian penting agar respons dapat dilakukan sejak sebelum bencana terjadi.
