Kabarminang – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Padang, Jumat (29/5/2026).
Capaian itu menjadi opini WTP yang kembali berhasil dipertahankan Pemkab Dharmasraya secara berturut-turut. Lebih dari itu, pada tahun ini kualitas opini yang diperoleh meningkat dari sebelumnya WTP dengan catatan dan penekanan pada 2024 menjadi WTP murni pada 2025.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, raihan WTP murni menjadi bukti bahwa upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan selama ini mulai menunjukkan hasil positif.
“Alhamdulillah, ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi kita semua. Raihan ini menjadi bukti bahwa upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah yang terus kami lakukan mulai menunjukkan hasil yang baik,” ujar Annisa.
Ia menyebut capaian tersebut bahkan melampaui ekspektasi pemerintah daerah. Selama setahun terakhir, Pemkab Dharmasraya terus melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan keuangan.
“Ini di atas ekspektasi kami. Karena sepanjang tahun ini kami terus melakukan perbaikan-perbaikan tata kelola keuangan daerah agar lebih baik, lebih tertib, dan sesuai ketentuan,” katanya.
Annisa juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan daerah sehingga Dharmasraya berhasil memperoleh opini WTP murni.
Ucapan terima kasih disampaikannya bersama Wakil Bupati Leli Arni kepada Ketua DPRD Dharmasraya Jemi Hendra, tim penyusun laporan keuangan, Sekretaris Daerah Medison, Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara OPD dan BLUD di lingkungan Pemkab Dharmasraya.
Menurut Annisa, peningkatan kualitas opini dari WTP dengan catatan menjadi WTP murni merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi daerah.
“Yang paling membanggakan, LKPD tahun ini kita berhasil meningkatkan kualitas opini dari tahun 2024 yang masih WTP dengan catatan dan penekanan, dan Alhamdulillah tahun 2025 ini kita berhasil meraih WTP murni,” ujarnya.
Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.
