Kabarminang – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh memfokuskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada upaya mendorong transformasi sosial ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan terukur.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD 2027 di Aula Bappeda Kota Payakumbuh, Jumat (30/1/2026).
“Keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam merumuskan arah pembangunan Kota Payakumbuh,” ujar Elzadaswarman.
Ia menilai Forum Konsultasi Publik sebagai ruang strategis untuk menghimpun berbagai masukan dalam rangka menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan yang cermat dan berbasis data menjadi sangat penting mengingat keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki Kota Payakumbuh.
“Dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas, kita harus menyusun perencanaan secara tepat agar belanja daerah lebih efektif, efisien, dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu, Elzadaswarman juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Kota Payakumbuh yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,70 persen pada 2023 dan 4,53 persen pada 2024, serta ditargetkan meningkat menjadi 5,02 persen pada 2025.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga terus meningkat, dari Rp49,88 juta pada 2019 menjadi Rp62,02 juta pada 2023 dan Rp64,21 juta pada 2024. Pemerintah daerah menargetkan PDRB per kapita mencapai Rp72,02 juta pada 2025.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,87 persen pada 2024 dan 4,96 persen pada 2025. Angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan, dari 5,44 persen pada 2023 menjadi 5,19 persen pada 2024 dan kembali turun menjadi 4,95 persen pada 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh turut mengalami peningkatan signifikan, dari 77,42 pada 2014 menjadi 81,62 pada 2025, sekaligus menempatkan Kota Payakumbuh dalam tiga besar daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.
Elzadaswarman menyebutkan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 merupakan tahapan penting sebelum rancangan akhir RKPD ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2027. Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan masukan yang konstruktif agar pembangunan ke depan lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Syafwal menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 dilakukan melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, dan politis, serta mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah daerah.
Ia menegaskan bahwa tema RKPD 2027 selaras dengan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pemerintah Nasional, dengan fokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan layanan publik.
“Kami berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, serta penguatan sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal,” kata Syafwal.
Meski mencatat berbagai capaian positif dalam satu dekade terakhir, seperti pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM, Syafwal mengakui pemerintah daerah masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, ketergantungan pada transfer pusat, serta tuntutan efisiensi belanja pegawai.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif agar RKPD 2027 semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini dihadiri Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, perwakilan DPRD Kota Payakumbuh, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh masyarakat yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring melalui Zoom Meeting.
