Kabarminang – Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran kunci dalam mendorong transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan nasional. Menurutnya, transformasi sistem kesehatan tidak akan berjalan optimal tanpa SDM kesehatan yang memahami kebijakan publik secara utuh.
Hal itu disampaikan Zulmaeta saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang (UNP) dengan sejumlah rumah sakit jejaring di Kampus V UNP Bukittinggi, Senin (19/1/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan kuliah umum yang menghadirkan Zulmaeta sebagai narasumber dengan tema “Dokter Membangun Sistem Kesehatan dengan Kebijakan”.
“Transformasi sistem kesehatan tidak akan berjalan tanpa SDM kesehatan yang memahami kebijakan publik secara utuh,” kata Zulmaeta.
Ia menekankan bahwa dokter masa kini dan ke depan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan klinis, tetapi juga harus memahami proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan kesehatan.
“Dokter hari ini dan ke depan tidak hanya dituntut mahir secara klinis, tetapi juga harus memahami bagaimana kebijakan kesehatan dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi,” ujarnya.
Zulmaeta menegaskan pemerintah daerah berada di garis depan dalam menerjemahkan kebijakan kesehatan nasional agar dapat berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan kebijakan nasional benar-benar berjalan efektif di daerah,” katanya.
Menurutnya, penguatan SDM kesehatan merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang harus diimplementasikan melalui perencanaan pembangunan daerah, penganggaran yang tepat, serta kolaborasi lintas sektor.
“Kalau dokter memahami kebijakan, maka perencanaan layanan akan lebih tepat, pelaksanaannya terukur, dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menilai dokter yang memiliki wawasan kebijakan akan berperan penting dalam memperkuat layanan kesehatan primer dan meningkatkan mutu rumah sakit daerah.
“Dokter yang memahami kebijakan akan membantu memperkuat layanan dasar dan menjaga kualitas rumah sakit daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Zulmaeta memaparkan pengalaman Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memperkuat sistem kesehatan daerah, mulai dari penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan mutu rumah sakit daerah, hingga integrasi program kesehatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan,” katanya.
Ia menyambut baik penandatanganan PKS antara Fakultas Kedokteran UNP dan rumah sakit jejaring sebagai langkah konkret dalam mendukung penguatan SDM kesehatan nasional.
“Kerja sama ini penting untuk menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan nyata sistem kesehatan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Rektor UNP Kampus V Bukittinggi Ir. Krismadinata, PhD, Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Provinsi Sumatera Barat Dr. drg. Citra Lestari, jajaran pimpinan fakultas dan rumah sakit jejaring, Kepala RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh.
Zulmaeta berharap penguatan SDM kesehatan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga Kota Payakumbuh.
“Harapan kita ini bisa berjalan beriringan dan masyarakat bisa terlayani dengan baik,” pungkasnya.
