Kabarminang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menerima kunjungan Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana serta pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan Pemko Padang memperoleh tambahan dana TKD sebesar Rp371,85 miliar yang dialokasikan khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Saat ini, proses tender untuk sejumlah proyek yang didanai melalui anggaran tersebut telah resmi dimulai.
“Lebih dari Rp300 miliar dana TKD yang dikembalikan khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Kami sudah mempersiapkannya dan hari ini tender-tendernya juga sudah dimulai. Alhamdulillah, tim monitoring dari kementerian hadir memberikan saran dan masukan sekaligus mengawal tahapan-tahapan yang perlu kita sinergikan,” ujar Fadly.
Dalam pertemuan itu, tim monitoring Kemendagri bersama jajaran Pemko Padang turut membahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Selain itu, turut dibahas kebutuhan huntap bagi warga yang berpotensi direlokasi akibat proyek pembangunan yang dilaksanakan balai-balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebelum menghadiri pertemuan di rumah dinas wali kota, tim monitoring telah meninjau pembangunan kawasan huntap di Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Tim memberikan apresiasi terhadap langkah strategis dan percepatan yang dilakukan Pemko Padang dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi.
Fadly berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya difokuskan pada pembangunan huntap, tetapi juga mencakup kawasan relokasi beserta infrastruktur pendukungnya.
“Kami sangat berharap dukungan TKD dari pemerintah pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan. Selain itu, masih banyak pembangunan infrastruktur, baik green infrastructure maupun infrastruktur skala besar untuk penanganan banjir yang perlu didukung,” katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan master plan yang telah disusun Pemko Padang, terdapat rencana pembangunan dua embung besar sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk mengendalikan banjir di Kota Padang.
Menurut Fadly, proyek tersebut sulit direalisasikan hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus agar pembangunan dapat terlaksana sesuai target.
“Dalam master plan yang sudah kami susun terdapat pembangunan dua embung besar. Saya rasa ini juga perlu dikawal bersama-sama. Tidak memungkinkan bagi Kota Padang merealisasikannya sendiri dalam kurun lima tahun. Namun, jika ini menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur tersebut dapat berjalan secara paripurna sehingga masyarakat Kota Padang lebih nyaman dan lebih siap mengantisipasi banjir besar di masa mendatang,” tuturnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.
