Kabarminang — Wali Kota Padang Fadly Amran tampil sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan mengusung tema Sinergi Pemerintah dan FKUB Guna Memperkuat Persatuan Bangsa dan Harmoni Sosial. Kegiatan tersebut digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (4/2/2026).
Rakornas ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah bersama FKUB dari seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga persatuan bangsa serta menciptakan keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat.
Dalam pemaparannya, Fadly Amran menekankan bahwa kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan Kota Padang. Ia menyebutkan bahwa sejak lama Padang berkembang sebagai kota dengan karakter multikultural.
“Keberagaman di Kota Padang terbentuk secara historis dan kultural. Istilah Urang Padang Jalan Barampek mencerminkan kerja sama empat etnis besar, yakni Minang, Nias, Tionghoa, dan India, yang hidup berdampingan serta bergotong royong membangun kota,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa identitas multikultural Padang telah terbentuk sejak abad ke-17 ketika kota ini berkembang sebagai kawasan pelabuhan. Berbagai etnis dan pemeluk agama datang, berinteraksi, dan berbaur secara harmonis dalam kehidupan sosial, budaya, maupun ekonomi.
Lebih lanjut, Fadly memaparkan sejumlah langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Kota Padang bersama FKUB dalam memperkuat kerukunan, di antaranya pemantauan pelaksanaan ibadah lintas agama, penyampaian pernyataan sikap bersama menyambut Ramadan, kegiatan sosial lintas suku dan agama, serta pembinaan kerohanian bagi pelajar dari berbagai latar belakang.
Dalam forum tersebut, ia juga berbagi pengalaman penanganan konflik sosial di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah. Konflik tersebut berhasil diselesaikan melalui pendekatan dialog, kolaborasi, dan musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, FKUB, serta unsur Forkopimda.
“Respons cepat dari pemerintah daerah, dukungan para tokoh agama, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam meredam konflik dan memulihkan harmoni sosial,” katanya.
