Kabarminang – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya memperkuat nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama melalui berbagai langkah konkret, salah satunya dengan menggelar Padang Harmony Festival (Padang Multi-etnis Festival) pada peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Agustus 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima audiensi Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026). Pertemuan itu membahas hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT) sekaligus upaya memperkuat harmoni sosial di Kota Padang.
Audiensi turut dihadiri Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie, Peneliti SETARA Institute Kasyfil Aziz, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, Kepala Bagian Hukum Indra Jaya, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang Prof. Salmadanis, perwakilan Bappeda, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Fadly mengatakan Kota Padang merupakan daerah yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan budaya, seperti Tionghoa, India, serta beragam suku di Indonesia. Menurutnya, keberagaman tersebut harus dijaga sebagai kekuatan melalui dialog dan mediasi.
“Kota Padang mempunyai keberagaman. Banyak dinamika yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama,” kata Fadly.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemko Padang akan menghadirkan Padang Harmony Festival dalam rangkaian HJK Padang ke-357. Festival itu diharapkan menjadi ruang pertemuan berbagai komunitas sekaligus memperkuat citra Kota Padang sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi.
“Kita berharap melalui event ini dapat menjadi salah satu branding bagi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Kita juga berharap Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Padang juga terus meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie mengapresiasi perkembangan Kota Padang dalam membangun toleransi, terutama dalam satu hingga dua tahun terakhir. Menurutnya, komitmen kepala daerah terlihat dari berbagai pernyataan dan kunjungan langsung kepada kelompok-kelompok minoritas.
“Ada kemajuan yang menggembirakan di Kota Padang. Wali kota dan wakil wali kota sudah memiliki komitmen yang jelas terhadap aspek toleransi. Keduanya beberapa kali menyampaikan pernyataan dan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok minoritas. Hal seperti ini tidak banyak dilakukan oleh kota-kota lain,” ujar Ikhsan.
Ia menambahkan, penilaian Indeks Kota Toleran tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan seluruh ekosistem kota. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam meningkatkan skor toleransi.
“Kota Padang saat ini telah beranjak dari kelompok 10 kota dengan skor toleransi terendah. Kini Padang sudah berada pada zona skor 70-an atau zona berkembang. Ini menunjukkan adanya kemajuan yang perlu terus diperkuat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua FKUB Kota Padang Prof. Salmadanis mendorong lahirnya regulasi yang inklusif sebagai landasan menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.
“Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang,” ucapnya
