Kabarminang – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat (Sumbar) 2027 ditetapkan sebesar Rp3.383.258. Angka tersebut naik Rp200.303 atau 6,29 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.182.955.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang ditandatangani Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Perihal hal itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi, menilai kenaikan UMP tersebut dapat membantu pekerja, tetapi belum menjamin pemulihan daya beli masyarakat.
Ia melanjutkan, kenaikan sebesar 6,29 persen itu memang melampaui inflasi tahunan Sumbar pada September 2026 yang tercatat sebesar 3,50 persen.
“Kenaikan angka belum tentu berarti kelonggaran meja makan karena harga pangan seperti cabai, beras, ayam, serta ikan sering bergejolak,” ujarnya kepada Sumbarkita.
Ia menilai keluarga berpendapatan rendah mengalokasikan porsi pengeluaran terbesar untuk makanan, sementara kenaikan biaya sewa, transportasi, dan pendidikan turut menggerus manfaat tambahan upah.
Syafruddin mengatakan pencapaian kesejahteraan pekerja membutuhkan langkah lebih jauh dibandingkan sekadar penyesuaian upah terhadap laju inflasi tahunan.
“Manfaat kenaikan UMP hanya diterima pekerja formal yang tercakup aturan, sedangkan data Agustus 2026 mencatat pekerja informal di Sumbar mencapai 64,19 persen,” tuturnya.
Ia menekankan pemerintah perlu memperluas lapangan kerja formal, menyediakan transportasi terjangkau, serta meningkatkan keterampilan karena kesejahteraan lahir saat upah bertambah dan kerentanan menyusut.


















