Kabarminang — Pemerintah Kota Padang Panjang memastikan dukungan terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dalam rapat koordinasi persiapan pembangunan tol yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Kejati Sumbar, Selasa (14/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Hendri menyampaikan ruas tol yang melintasi wilayah Kota Padang Panjang memiliki panjang sekitar 4,45 kilometer. Hingga saat ini, menurutnya, tidak terdapat kendala berarti dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan wilayah Padang Panjang.
“Di wilayah Padang Panjang sejauh ini tidak ada kendala yang menghambat. Pemerintah Kota siap mendukung seluruh proses sesuai kewenangan agar pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Hendri berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Badan Pertanahan Nasional, dan PT Hutama Karya terus diperkuat hingga pembangunan jalan tol tersebut selesai.
“Kami berharap pembangunan ini dapat segera terealisasi sesuai jadwal. Jalan tol bukan hanya mempercepat konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka peluang investasi, meningkatkan sektor perdagangan, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. Pemko Padang Panjang akan terus memberikan dukungan agar proyek strategis nasional ini sukses dan membawa manfaat bagi generasi mendatang,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dedi Tri Hariadi mengajak seluruh kepala daerah yang wilayahnya dilintasi jalan tol untuk memberikan dukungan penuh agar proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan lancar.
Menurut Dedi, keberadaan jalan tol akan menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di tengah berbagai tantangan global.
“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota yang wilayahnya dilalui trase jalan tol memberikan dukungan penuh. Pembangunan ini akan mendorong kemajuan perekonomian masyarakat Sumatera Barat dan merupakan wujud kecintaan kita terhadap daerah,” ujar Dedi.
Ia menyebut berbagai persoalan yang sebelumnya menghambat pembangunan telah dibahas melalui koordinasi lintas instansi.
“Kita satu tim, teamwork yang solid dan utuh. BPN bersama Kasi Datun akan turun langsung memastikan seluruh status tanah benar-benar clear and clean sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan pentingnya proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa tanah ulayat di kemudian hari.
Andre mengatakan dua persoalan utama yang sebelumnya menjadi perhatian telah menemukan titik terang. Trase jalan tol dipastikan tidak lagi melintasi kawasan Kubang Putih, Kabupaten Agam, sementara lokasi exit toll di Padang Panjang telah disepakati melalui desain baru.
“Polemik Kubang Putih sudah selesai. Trase yang baru tidak lagi melewati kawasan tersebut. Begitu juga exit toll Padang Panjang sudah memiliki solusi baru yang tidak bermasalah. Mari kita dukung bersama agar pembangunan segera berjalan,” ujarnya.
Menurut Andre, pembangunan jalan tol akan membuka konektivitas baru antara Sumatera Barat dan Riau. Kondisi tersebut dinilai dapat mempercepat distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, serta meningkatkan kunjungan wisatawan.
“Kalau Padang terhubung ke Pekanbaru, hasil pertanian Sumbar lebih mudah dipasarkan ke Riau. Sebaliknya, masyarakat Riau akan semakin mudah berwisata ke Sumbar. Perputaran ekonomi yang tercipta akan sangat besar dan manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Sumatera Barat,” jelasnya.
