Sebelumnya, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, menegaskan bahwa semua pejabat organisasi perangkat daerah harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama sehubungan dengan keterbukaan informasi publik.
“Sampaikan kepada publik apa saja program yang akan kita laksanakan untuk kemajuan daerah. Bahkan, sampaikan saja jika ada kendala-kendala yang dialami. Kita harus ingat bahwa kita adalah pelayan publik. Salah satu hal yang perlu kami tekankan bersama Bapak Bupati Hendrajoni adalah keterbukaan informasi publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat harus tahu,” ujar Risnaldi.
Sementara itu, Intan Novia Fatma mengatakan bahwa pada Selasa (25/2) pagi sampai siang ia rapat dengan Sekretaris Daerah Pesisir Selatan sehingga tidak bisa menjawab panggilan telepon dan membalas pesan. Ia mengatakan bahwa ia sudah menyebut kepada wartawan yang menghubungi bahwa ia bisa ditemui pada Rabu (26/2) pagi.
Mengenai data pendapatan asli daerah Pesisir Selatan 2024, Intan mengatakan bahwa data tersebut sudah ada, tetapi belum diaudit. Ia menyebut bahwa data tersebut akan dipublikasikan secara total jika sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Biasanya audit dari BPK keluar 60 hari setelah penyerahan laporan keuangan daerah. Biasanya bulan Mei,” ucap Intan.
