Kabarminang.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumbar pada Selasa (18/2) siang. Aksi ini merupakan bentuk evaluasi terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap, mahasiswa membawa berbagai spanduk bernada kritis terhadap kebijakan pemerintah, di antaranya bertuliskan “Presiden Mental Gratisan,” “Pendidikan untuk Masa Depan Kok Dipangkas,” serta “Hentikan Pemangkasan Anggaran Pendidikan.”
Presiden Mahasiswa Universitas Andalas, Dedi Irwansyah menyebut sejumlah kebijakan pemerintahan baru memicu keresahan masyarakat dan mahasiswa.
Beberapa kebijakan yang disoroti antara lain rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, polemik distribusi gas elpiji yang menyebabkan antrean panjang hingga memakan korban, serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Di awal pemerintahan ini, kami melihat banyak kebijakan yang kontroversial dan tidak berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Dedi juga menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan yang cukup besar. Anggaran Kemendikbudristek awalnya Rp22,5 triliun, kini dipangkas menjadi Rp14,3 triliun.
“Pemotongan ini tentu berdampak luas, mulai dari potensi kenaikan UKT, pengurangan beasiswa KIP-K, hingga pemangkasan tunjangan bagi dosen,” kata Dedi.
