Bukittinggi – Pjs Wako Bukittinggi menghadiri rapat koordinasi (rakor) Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak 2024 di Aula Balai Kota Pariaman. Rakor bertema Pengendalian dan Potensi Kerawanan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Barat (Sumbar).
Plt Gubernur Sumbar diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah, Yozarwardi menyampaikan Pilkada 2024 merupakan Pilkada yang pertama kali dilakukan serentak secara nasional. Di Sumbar sendiri ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 12 pemilihan bupati dan wakil bupati, kemudian pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
“Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap potensi kerawanan di setiap tahapan Pilkada. Perlu deteksi dini dan pencegahan dini. Sehingga, diimbau kepada seluruh kepala daerah kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan Bawaslu, Kepolisian, TNI dan Kejaksaan dalam mewujudkan kondisi trantibmas serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada serentak ini,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan dalam rakor ini, diperoleh kesepakatan dalam pembentukan Desk Pilkada diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh wakil ketua dari unsur TNI/Polri/Kejaksaan serta sekretaris/sekretariat dari Kesbangpol.
Sementara itu, Pjs Wali Kota Bukittinggi, Hani Syopiar Rustam menyampaikan untuk menyukseskan Pilkada 2024 dibutuhkan peran aktif seluruh elemen. Atas imbauan Plt Gubernur Sumbar yang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi telah membentuk Tim Desk Pilkada pada 31 Oktober 2024.
“Tim Desk Pilkada di Kota Bukittinggi akan memantau jalannya tahapan Pilkada, menginventarisasi potensi permasalahan ya mungkin timbul, deteksi dan pencegahan dini, serta memberikan saran dalam penanganan permasalahan tersebut. Desk Pilkada Kota Bukittinggi sudah berkerja, setiap hari ada laporan secara berjenjang, mulai dari daerah hingga ke pusat,” ungkapnya.
