Kabarminang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong peningkatan pengelolaan sanitasi aman melalui strategi pemasaran sosial yang melibatkan berbagai sektor. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi dan diskusi daring yang digelar di ruang rapat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil) Bappeda Kota Padang, Kamis (4/9).
Diskusi yang membahas strategi pemasaran sosial dan promosi sanitasi aman responsif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) serta penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) tersebut turut menghadirkan Implementation Support Consultant (ISC) dari Program Sanitation Infrastructure and Institutional Support (SIIP) yang merupakan bagian dari Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT), yakni Tritiani Susanti dan Rachmad Buchari, secara daring melalui Zoom.
Tritiani menekankan bahwa pemasaran sosial dalam sektor sanitasi tidak hanya sebatas promosi layanan, melainkan juga bertujuan mengubah perilaku masyarakat agar menerapkan praktik sanitasi yang aman dan berkelanjutan.
“Pemasaran sosial harus menyentuh kesadaran, kepedulian, sekaligus membangun partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kesehatan bersama,” ujar Tritiani.
Dokumen strategi pemasaran sosial dan promosi sanitasi Kota Padang 2025–2029 saat ini tengah disusun sebagai panduan bersama bagi semua pemangku kepentingan. Dokumen tersebut dirancang dengan pendekatan inklusif berbasis GEDSI, agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat terakomodasi secara adil.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang, Yanti, menegaskan bahwa pencapaian target sanitasi aman merupakan bagian dari program prioritas nasional yang juga harus diimplementasikan di Kota Padang.
“Salah satu fokus utama adalah mendorong masyarakat untuk melakukan penyedotan septic tank secara terjadwal atau Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Ini menjadi tantangan kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,” kata Yanti.
Lebih lanjut, Yanti menyebutkan bahwa Kota Padang sedang menyusun dokumen RISPALD sebagai master plan pengelolaan air limbah domestik. Pemerintah pusat menargetkan pencapaian standar sanitasi aman di Padang mencapai 24 persen pada tahun 2029.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk merehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang telah berdiri sejak 1994.
“Harapannya, IPLT ini tidak hanya berfungsi optimal, tapi juga berkembang menjadi pusat edukasi lingkungan berskala nasional,” imbuhnya.
Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Lili Rahmaini, menyampaikan bahwa Kota Padang terpilih sebagai kota percontohan sanitasi oleh Direktorat Sanitasi pada tahun 2024.
“Pendampingan dari pusat sangat membantu. Kini, pengelolaan air limbah domestik sudah bisa kita integrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, hingga Renstra OPD,” jelas Lili.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, strategi komunikasi akan dilakukan secara masif melalui berbagai media, mulai dari media sosial, spanduk di kelurahan, hingga kegiatan langsung di tingkat kecamatan.
“Fokus awal kami ada di wilayah layanan IPLT Nanggalo, namun daerah lain juga akan menjadi prioritas secara bertahap,” tutup Lili.
