Selain itu, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus sinkronkan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Sinergi ini penting agar program yang dijalankan di tingkat daerah dapat berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional serta mendapatkan dukungan anggaran yang optimal dari berbagai sumber pendanaan,” bebernya.
Adlisman juga menyoroti perlunya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pendanaan pembangunan ke depan.
“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian serius, baik melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, maupun pengembangan potensi ekonomi lokal yang dapat meningkatkan kontribusi bagi kas daerah,” ujarnya.
“Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat,” sambung Adlisman.
Ia mengatakan, adapun program populis yang harus didukung dalam RKPD 2026 adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan, guna menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang.
“Sementara itu, layanan cek kesehatan gratis diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif, sehingga penyakit dapat dideteksi lebih dini dan ditangani lebih cepat,” tuturnya.
Selanjutnya, kata Adlisman, Pemkab Dharmasraya akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya 2025-2029.
Penyusunan RPJMD ini bertujuan untuk menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Annisa Suci Ramadhani-Leli Arni agar seluruh kebijakan pembangunan daerah memiliki arah yang jelas, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Dalam forum ini, berbagai prioritas pembangunan tahun 2026 dibahas secara mendalam, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” ucapnya.
Peserta konsultasi publik juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan serta rekomendasi terkait program pembangunan yang diharapkan dapat diakomodasi dalam RKPD 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim transisi, kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
